KABARBURSA.COM – Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari kerangka kerja iklim global datang seperti angin dingin di tengah upaya dunia menahan laju krisis iklim. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Washington resmi keluar dari United Nations Framework Convention on Climate Change dan juga Intergovernmental Panel on Climate Change. Bagi Indonesia, langkah ini adalah sinyal yang menuntut kewaspadaan baru soal arah pembiayaan transisi energi ke depan.
Meski begitu, keluarnya Amerika Serikat dari panggung multilateral iklim tidak serta-merta mengubah satu kenyataan mendasar. Krisis iklim tetap berlangsung, dampaknya kian terasa, dan tanggung jawab global tidak ikut menguap hanya karena satu negara memilih mundur. Dalam konteks inilah Indonesia dituntut menjaga kompas kebijakan iklimnya tetap lurus, sambil mulai mencari celah-celah pembiayaan alternatif yang lebih beragam.
Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, menilai keputusan Amerika Serikat memang patut disayangkan. Namun, ia menegaskan urgensi krisis iklim tidak berkurang sedikit pun. Dunia tidak bisa menjadikan dinamika politik domestik satu negara sebagai tolok ukur komitmen bersama.
“Aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik satu negara saja. Indonesia harus terus memberikan aksi nyata, mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino, baru-baru ini.
Dalam lanskap global yang berubah cepat, Dino melihat justru negara-negara dengan kekuatan menengah memiliki ruang lebih besar untuk mengambil peran. Indonesia, dalam posisi ini, tidak hanya dituntut bertahan, tetapi juga melipatgandakan upaya pemangkasan emisi dan membangun kepemimpinan iklim bersama negara lain yang tetap berkomitmen.
Di sisi lain, dampak paling nyata dari langkah Amerika Serikat adalah menyempitnya ruang pembiayaan iklim internasional. Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, mengingatkan keluarnya AS berpotensi mengurangi aliran dana murah dan dukungan multilateral yang selama ini sangat dibutuhkan negara berkembang untuk mempercepat transisi energi.
“Pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung dalam keteragan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Jumat, 9 Januari 2026.
Agung menilai, ketergantungan berlebihan pada negara maju sebagai sumber utama pembiayaan iklim justru bisa menjadi jebakan. Apalagi, sebelumnya Amerika Serikat juga telah digantikan Jerman sebagai co-lead dalam Just Energy Transition Partnership Indonesia. Situasi ini mempertegas bahwa diversifikasi mitra pembiayaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Agung mengingatkan agar Indonesia tidak menjadikan Amerika Serikat sebagai kompas tunggal dalam menentukan arah kebijakan iklim nasional. Dampak krisis iklim di dalam negeri sudah terlalu nyata untuk diabaikan, mulai dari banjir ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, hingga berbagai wilayah lain yang kian sering terdampak cuaca ekstrem.
“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” jelas Agung.
Dalam situasi global yang kian terfragmentasi, jalur kerja sama Selatan-Selatan juga mulai dilihat sebagai alternatif yang semakin relevan. Agung menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memperkuat kolaborasi melalui BRICS Plus, baik dalam pertukaran teknologi, skema pembiayaan alternatif, maupun praktik baik transisi energi yang lebih adil dan setara.
Langkah Amerika Serikat mungkin mengguncang peta kerja sama iklim global, tetapi bagi Indonesia, ini justru menjadi ujian arah. Apakah akan ikut ragu dan melambat atau memanfaatkan celah baru untuk membangun jalur pembiayaan yang lebih mandiri dan beragam.(*)
