KABARBURSA.COM — Gejolak di Timur Tengah mulai terasa hingga ke dapur energi nasional. Harga minyak melonjak, pasokan global tersendat, dan Indonesia kembali diingatkan pada satu persoalan lama, ketergantungan pada impor BBM.
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik. Arahnya tak lain untuk mengurangi tekanan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Namun di lapangan, langkah ini belum sepenuhnya seimbang antara ambisi kebijakan dan kesiapan industri.
Krisis akibat penutupan Selat Hormuz di Teluk Persia menjadi titik balik dalam masalah ini. Jalur yang selama ini menopang sekitar 20 persen lebih distribusi energi global itu terganggu sehingga dampaknya langsung terasa pada harga minyak. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam posisi rawan karena konsumsi BBM masih sangat tinggi.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum percepatan transisi energi.
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Andi dalam siaran pers Yayasan CERAH, Sabtu, 4 April 2026.
Dorongan ke kendaraan listrik dinilai bukan sekadar tren teknologi, tetapi strategi ekonomi jangka panjang. Dengan mengurangi impor BBM, tekanan terhadap neraca perdagangan dan subsidi energi bisa ditekan.
Namun, transisi ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Peran industri otomotif menjadi kunci, terutama dalam mempercepat penetrasi kendaraan listrik di pasar domestik.
Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menyebut momentum krisis ini justru membuka peluang bagi produsen otomotif untuk bergerak lebih agresif.
“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respon cepat peralihan ke EV saat ini maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat,” katanya.
Selama ini, arah kebijakan dinilai masih berat di sektor hulu. Fokus besar diberikan pada hilirisasi nikel dan produksi baterai, sementara percepatan adopsi kendaraan listrik di sisi pengguna belum berjalan seimbang.
Di sisi lain, ekspansi tambang nikel yang masif juga menimbulkan konsekuensi. Deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial mulai muncul di sejumlah wilayah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Andi mengingatkan, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan sektor industri tanpa memberi dampak langsung ke masyarakat.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” jelas Andi.
Padahal dari sisi ekonomi, kendaraan listrik menawarkan efisiensi yang cukup signifikan. Biaya operasionalnya disebut bisa dua hingga tiga kali lebih murah per kilometer dibanding kendaraan berbasis BBM. Stabilitas harga listrik juga menjadi faktor penting, di tengah volatilitas harga minyak global.
Dalam jangka panjang, pengurangan impor BBM juga berpotensi memperbaiki struktur fiskal. Selama ini, beban subsidi energi mencapai sekitar 20 persen dari APBN, angka yang cukup besar untuk terus ditanggung. Namun, elektrifikasi tidak bisa berhenti pada kendaraan pribadi. Transportasi publik menjadi sektor yang justru lebih strategis untuk didorong.
Dwi menilai investasi di transportasi massal berbasis listrik akan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. “Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” kata Dwi.
Arah ini penting untuk menghindari jebakan baru, yakni berpindah dari ketergantungan BBM ke ketergantungan energi lain tanpa perubahan sistem transportasi. Di tengah dorongan percepatan, aspek tata kelola juga menjadi sorotan penting. Transisi energi harus tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral seperti nikel.
Andi menekankan pentingnya pendekatan yang adil dalam transisi energi. “Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” kata dia.
Hal yang sama juga disoroti dari sisi industri. Produsen kendaraan dan investor diminta tidak hanya mengejar ekspansi, tetapi juga memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
“Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” katanya.
Pada akhirnya, dorongan pemerintah terhadap kendaraan listrik menjadi sinyal arah yang jelas. Namun, realisasi di lapangan masih membutuhkan dorongan yang lebih merata, dari kebijakan, industri, hingga tata kelola.(*)
