KABARBURSA.COM — Dunia akuntansi Indonesia mulai memasuki fase baru. Bukan lagi soal angka semata, tapi bagaimana angka itu terhubung dengan isu keberlanjutan yang makin menentukan arah investasi.
Hal ini disorot oleh Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof Aria Farah Mita. Ia menilai laporan keuangan masih menjadi rujukan utama investor, tetapi tuntutan pasar kini berubah. Informasi keuangan dituntut terhubung langsung dengan risiko dan peluang keberlanjutan.
Dalam praktiknya, kondisi di Indonesia masih berada di tahap awal. Laporan keuangan dan laporan keberlanjutan memang sudah sama-sama disusun, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan yang kuat.
Padahal, di level global, standar sudah mulai mengarah ke integrasi. International Sustainability Standards Board telah merilis IFRS S1 dan IFRS S2 pada 2023 yang mengatur keterkaitan informasi keuangan dengan isu keberlanjutan dan iklim.
Di dalam negeri, arah kebijakan juga sudah jelas. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSPK 1 dan PSPK 2 terkait pengungkapan keberlanjutan dan iklim yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Namun, persoalan utamanya bukan pada ketersediaan standar, melainkan pada implementasi yang masih belum menyatu. Prof Aria menegaskan pengungkapan keberlanjutan sebenarnya bukan pelengkap, tetapi bagian penting dalam membaca kondisi ekonomi perusahaan.
“Pengungkapan keberlanjutan membantu menjelaskan risiko dan peluang terkait dengan aset dan liabilitas. Selain itu, turut memberikan konteks yang memperkaya interpretasi angka laporan keuangan “ kata Prof Aria, dikutip dari laman FEB UI, Ahad, 5 April 2026.
Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Prof. Dr. Aria Farah Mita, M.S.M., CA., CPA., menyampaikan orasi ilmiah terkait keterhubungan laporan keuangan dan pengungkapan keberlanjutan dalam acara pengukuhan di Balai Sidang UI, Depok, Sabtu, 4 April 2026. Foto: Dok. FEB UI.
Menurut dia, tanpa keterhubungan tersebut, investor akan kesulitan membaca implikasi ekonomi dari isu keberlanjutan yang dihadapi perusahaan. Ia menilai kebutuhan akan keterhubungan atau connectivity ini bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi menyangkut kualitas informasi yang diterima pasar.
“Dengan demikian, connectivity dibutuhkan bukan sekadar untuk menghubungkan laporan dan mematuhi standar yang berlaku, melainkan berpotensi memperbaiki kualitas lingkungan informasi, meningkatkan decision usefulness, dan menurunkan information risk,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterhubungan ini akan membuat informasi lebih mudah ditelusuri dan dipahami dalam menilai dampak ekonomi dari setiap pengungkapan.
Sebagai solusi, ia menawarkan pendekatan yang disebut Connectivity Response Framework. Kerangka ini dirancang untuk menjembatani antara narasi keberlanjutan dengan angka dalam laporan keuangan.
Framework tersebut mencakup sejumlah elemen penting mulai dari batasan pelaporan, relevansi atau materialitas, integrasi asumsi, hingga pengungkapan melalui catatan laporan keuangan. Selain itu, aspek tata kelola dan kesiapan audit eksternal juga menjadi bagian dari pendekatan ini.
Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat uji kesiapan. Tujuannya untuk memastikan apakah informasi keberlanjutan benar-benar tercermin dalam angka, asumsi, atau estimasi dalam laporan keuangan.
Jika belum tercermin, perusahaan tetap dituntut menjelaskan alasan dan perbedaannya secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam PSPK 1 yang menekankan pentingnya koherensi informasi. Artinya, laporan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi harus saling terhubung dalam satu kesatuan narasi.
Dalam konteks ini, Catatan atas Laporan Keuangan menjadi titik krusial. Bagian ini berperan sebagai jembatan antara angka dan narasi, sekaligus menghubungkan laporan keuangan dengan pengungkapan keberlanjutan.
Di tengah dorongan global menuju transparansi ESG, pendekatan ini memberi sinyal bahwa Indonesia tidak tertinggal dari sisi regulasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan praktik di lapangan mampu mengejar arah kebijakan tersebut.
Bagi investor, kejelasan ini menjadi penting. Semakin terhubung informasi yang disajikan, semakin rendah risiko informasi yang harus ditanggung dalam mengambil keputusan.(*)
