KABARBURSA.COM — Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi Indonesia. Gangguan jalur pasokan minyak dunia diprediksi bisa memengaruhi distribusi energi global, sementara cadangan operasional bahan bakar minyak di dalam negeri masih terbatas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut cadangan operasional BBM nasional saat ini hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 23 hari. Angka tersebut masih jauh di bawah standar internasional yang biasanya mencapai sekitar 90 hari.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat di sejumlah daerah menjelang arus mudik Idul Fitri. Di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah bahkan sempat terjadi aksi pembelian bahan bakar secara berlebihan di sejumlah SPBU karena warga berusaha mengamankan stok BBM.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Deendarlianto, menilai menipisnya cadangan operasional BBM tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya persoalan ini berkaitan erat dengan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah. Produksi minyak domestik dinilai belum mampu menutup kebutuhan konsumsi energi yang terus meningkat.
“Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya kita masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar untuk menutup kebutuhan tersebut,” ujar Deendarlianto, dikutip dari laman UGM, Jumat, 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan ketergantungan impor minyak membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global. Ketika terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi energi internasional, pasokan minyak bisa tersendat dan harga energi dunia ikut melonjak. “Kita sangat bergantung pada impor sehingga saat terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional juga ikut naik,” kata dosen Teknik Mesin UGM tersebut.
Momentum Percepat Energi Terbarukan
Meski demikian Deendarlianto melihat situasi ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di dalam negeri. Selama ini pengembangan energi alternatif dinilai masih tertinggal karena harganya belum mampu bersaing dengan energi fosil.
Ia mendorong pemerintah mempercepat kebijakan energi baru seperti penerapan biodiesel B40 yang menggunakan 40 persen bahan baku minyak sawit serta pengembangan bioetanol E10 yang dapat diproduksi dari singkong atau tebu. Menurutnya langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar secara bertahap.
“Ketika harga minyak dunia naik energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel bioetanol maupun sumber energi alternatif lainnya,” ujarnya.
Selain itu lonjakan harga minyak dunia juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi energi nasional. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri melalui riset terapan perlu segera diperkuat agar Indonesia mampu membangun kemandirian energi. “Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan itu saatnya sekarang terutama di energi terbarukan,” tegasnya.
Namun Deendarlianto mengingatkan keberhasilan Indonesia keluar dari potensi krisis energi sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi ke depan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memperkuat kedaulatan energi jika kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan dijalankan secara konsisten.
“Saya kira sekarang ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” katanya.
Energi Terbarukan Belum Capai Target
Upaya transisi energi di Indonesia memang mulai bergerak, tetapi lajunya masih tertinggal dari target pemerintah. Data terbaru menunjukkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran belasan persen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bauran energi terbarukan pada 2024 mencapai sekitar 14,65 persen dari total konsumsi energi nasional. Angka itu meningkat menjadi sekitar 15,75 persen pada 2025.
Meski ada kenaikan, capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah sebelumnya menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025.
Namun dalam revisi kebijakan energi nasional, target itu dinilai terlalu ambisius. Pemerintah kemudian menyesuaikan sasaran menjadi sekitar 17 hingga 19 persen pada tahun yang sama.
Di sisi lain, penggunaan bahan bakar nabati mulai menunjukkan perkembangan. Program mandatori biodiesel berbasis minyak sawit terus diperluas sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Melalui kebijakan B35, Indonesia mengalokasikan sekitar 13,15 juta kiloliter biodiesel setiap tahun. Pada 2025 realisasi pemanfaatan biodiesel bahkan mencapai sekitar 14,2 juta kiloliter.
Pemerintah kini menyiapkan langkah lanjutan melalui program B40. Kebijakan ini ditargetkan meningkatkan penggunaan biodiesel hingga sekitar 15,65 juta kiloliter pada 2026.
Peningkatan pemanfaatan biodiesel tersebut dinilai membantu mengurangi impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan substitusi sebagian bahan bakar fosil oleh bahan bakar nabati domestik, tekanan terhadap kebutuhan impor energi dapat ditekan secara bertahap.(*)
