KABARBURSA.COM — Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS hingga 100 gigawatt mulai dilirik sebagai jalan keluar dari mahalnya biaya listrik berbasis diesel. Tahap awalnya dimulai dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD sebesar 13 gigawatt.
Langkah ini dinilai bukan sekadar proyek energi, tetapi upaya menekan beban fiskal yang selama ini terseret oleh impor bahan bakar. Efisiensi anggaran yang dihasilkan bahkan diperkirakan bisa mencapai USD4 miliar per tahun (Rp67,6 triliun).
Ketergantungan pada diesel selama ini menjadi titik lemah elektrifikasi, terutama di wilayah terpencil. Biaya listrik dari PLTD melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp4.746 per kWh pada 2020 menjadi Rp8.748 per kWh pada 2023.
Lonjakan ini memperlihatkan betapa mahalnya listrik berbasis bahan bakar impor, apalagi di tengah gejolak harga minyak global. Konflik di Timur Tengah semakin mempertegas risiko tersebut, ketika pasokan energi global menjadi tidak pasti.
Dalam hitungan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis atau IEEFA, kombinasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi baterai atau BESS menawarkan biaya yang jauh lebih rendah.
Biaya listriknya berada di kisaran USD0,08 hingga USD0,20 per kWh (Rp1.352 hingga Rp3.380), jauh di bawah PLTD yang bisa mencapai USD0,29 hingga USD0,40 per kWh (Rp4.901 hingga Rp6.760), bahkan sempat menembus USD0,55 hingga USD0,65 per kWh (Rp9.295 hingga Rp10.985).
“Peralihan ke sistem PLTS akan mengubah struktur biaya elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Dibanding harus mengimpor bahan bakar dan menghadapi logistik kompleks, Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal selama lebih dari satu dekade,” ujar Research & Engagement Lead IEEFA, Mutya Yustika, dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Selain menekan biaya listrik, konversi ini juga membuka ruang penghematan dari sisi impor. IEEFA memperkirakan pengurangan impor diesel bisa menghemat hingga USD2 miliar (Rp33,8 triliun).
Di sisi subsidi, dampaknya juga signifikan. Penghematan diperkirakan mencapai USD1,5 hingga USD2 miliar per tahun (Rp25,3 triliun hingga Rp33,8 triliun), setara sekitar 15 persen hingga 18 persen dari total subsidi dan kompensasi listrik yang mencapai USD11 miliar pada 2024.
Namun, jalan menuju transisi energi ini tidak sepenuhnya mulus. Tantangan utama datang dari ketidakpastian regulasi, terutama terkait skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS. Tanpa kepastian tarif yang jelas dan layak secara finansial, investor cenderung menahan diri.
Masalah lain muncul dari kebutuhan investasi awal yang besar, diperkirakan mencapai USD15 miliar hingga USD19,5 miliar (Rp253,5 triliun hingga Rp329,6 triliun). Kenaikan suku bunga global juga ikut menekan biaya pembiayaan, terutama untuk proyek di wilayah kepulauan yang skalanya terbatas.
Selain itu, persoalan klasik seperti pengadaan lahan dan tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan di lapangan. Integrasi tata ruang, pembentukan bank tanah, hingga keterlibatan masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Meski begitu, potensi manfaatnya dinilai terlalu besar untuk diabaikan. “Jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Mutya.(*)
