KABARBURSA.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengeksploitasi potensi energi surya di tanah air. Otoritas kelistrikan pelat merah kini tengah menyusun strategi besar untuk mengeksekusi langsung arahan Presiden terkait percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas raksasa, yakni 100 Gigawatt (GW).
Langkah ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi matahari demi mengamankan ketersediaan pasokan listrik ramah lingkungan di dalam negeri secara masif.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa fokus utama kementerian saat ini adalah memangkas jalur birokrasi yang panjang. Pasalnya, megaproyek ini melibatkan lintas sektoral yang membutuhkan payung hukum kuat agar koordinasi tidak tersendat.
"Untuk 100 GW ini kita akan lakukan percepatan. Yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah basic regulasi terhadap implementasi 100 GW ini. Karena rentang kendali untuk pembangunan kelistrikan 100 GW ini kan ada di berbagai kementerian lembaga, termasuk proses perizinannya," kata Yuliot dalam keterangannya, Jumat 29 Mei 2026.
Guna melompati sekat birokrasi tersebut, Yuliot membeberkan bahwa regulasi khusus tengah digodok di tingkat pusat.
"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden (Perpres) untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Di samping izin prakarsa paralel, kita juga lagi melakukan pembahasan antar-kementerian/lembaga sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan percepatan," jelasnya.
Sebagai langkah awal dari target 100 GW tersebut, Kementerian ESDM memprioritaskan pemenuhan fase pertama sebesar 17 GW, yang akan dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi berupa Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 33 GW.
Terkait kebutuhan lahan yang sangat luas untuk hamparan panel surya, Yuliot memastikan koordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membuahkan hasil signifikan, khususnya di Pulau Jawa.
"Ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektar. Jadi 24.000 hektar ini kita akan melakukan verifikasi bersama nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," urainya secara rinci.
Tak sekadar menyediakan lahan kosong, proses interkoneksi ke jaringan listrik utama juga sedang dimatangkan.
"Secara infrastruktur kita akan jadi yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan untuk gardu induk, ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24.000 hektar ini, yang mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan itu percepatan," kata Yuliot.(*)
