KABARBURSA.COM — Ketika banyak perusahaan memilih menahan belanja sosial di tengah perlambatan bisnis, PT Indika Energy Tbk (INDY) justru mengambil arah berbeda. Kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) emiten energi yang dipimpin Arsjad Rasjid ini memperbesar alokasi investasi sosial terhadap laba operasional perusahaan sepanjang 2025.
Namun di balik kenaikan anggaran tersebut, terdapat paradoks yang menarik. Semakin besar porsi dana sosial yang digelontorkan, semakin sedikit masyarakat yang tercatat menerima manfaat program.
Laporan Keberlanjutan 2025 INDY menunjukkan investasi sosial masyarakat meningkat menjadi 3,83 persen dari EBIT pada 2025, naik dibandingkan 2,97 persen pada 2024 dan 1,45 persen pada 2023. Total nilai investasi sosial tercatat mencapai Rp7,31 miliar.
Kenaikan ini mengindikasikan keberlanjutan mulai mengambil porsi lebih besar dalam alokasi sumber daya perusahaan, bahkan ketika bisnis batu bara menghadapi tekanan harga dan margin keuntungan menyempit.
Namun, indikator lain bergerak ke arah berlawanan.
Jumlah penerima manfaat program pengembangan masyarakat tercatat hanya 255.136 jiwa pada 2025. Angka ini turun tajam dibandingkan 394.165 jiwa pada 2024 dan 400.533 jiwa pada 2023.
Secara tahunan, penurunannya mencapai sekitar 35 persen.
Kenaikan investasi sosial di tengah penyusutan jumlah penerima manfaat membuat efektivitas program menjadi dipertanyakan. Semakin besar anggaran yang dialokasikan, publik cenderung menuntut ukuran dampak yang lebih konkret dibanding sekadar nilai belanja sosial.
Hal itu menjadi relevan karena selama bertahun-tahun, keberhasilan program sosial perusahaan tambang sering diukur dari luasnya penerima manfaat. Namun tren global ESG mulai bergeser. Efektivitas program—seberapa besar dampak ekonomi, kesehatan, atau pendidikan yang dihasilkan—mulai dipandang lebih penting dibanding sekadar jumlah penerima.
INDY tampaknya bergerak ke pendekatan kedua.
“Pada tahun 2025, investasi pengembangan masyarakat mencapai 3,83 persen dari EBIT … didukung oleh perluasan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta penguatan keterlibatan pemangku kepentingan,” tulis perseroan dalam Laporan Keberlanjutan 2025 yang dilihat Jumat, 15 Mei 2026.
Kalimat itu memberi petunjuk bahwa perusahaan mulai menempatkan kualitas intervensi sosial sebagai ukuran utama. Fokus tidak lagi sekadar memperluas jangkauan, tetapi memperdalam dampak pada kelompok sasaran tertentu.
Jika benar demikian, penurunan jumlah penerima manfaat belum tentu berarti penurunan efektivitas program. Namun tanpa indikator dampak yang lebih rinci—misalnya peningkatan pendapatan, kesehatan, atau kapasitas ekonomi masyarakat—efisiensi investasi sosial tetap menyisakan ruang pertanyaan.
Nol Fatalitas Karyawan, Dua Kontraktor Meninggal
Catatan lain dalam laporan keberlanjutan menunjukkan kemajuan ESG INDY belum sepenuhnya merata.
Di sisi keselamatan kerja, perusahaan berhasil mempertahankan nol fatalitas karyawan sepanjang 2025. LTIR karyawan tercatat 0,00 dengan TRIR sebesar 0,27. Hal ini mencerminkan perbaikan pengendalian risiko di lingkungan kerja internal.
Namun indikator berbeda muncul pada kelompok kontraktor.
INDY mencatat dua fatalitas kontraktor selama 2025, setelah sempat mencapai nol kasus pada 2024. Angka ini mengembalikan tingkat fatalitas kontraktor ke posisi yang sama seperti 2023.
“Pada tahun 2025, kami mencatat dua fatalitas kontraktor. Kami turut berduka atas kejadian ini dan memperkuat upaya pencegahan guna menghindari terjadinya fatalitas di seluruh lini bisnis,” tulis INDY.
Dalam industri ekstraktif, perbedaan standar keselamatan antara pekerja internal dan kontraktor kerap menjadi tantangan tersendiri. Hal ini penting karena rantai operasi pertambangan modern sangat bergantung pada pihak ketiga.
Artinya, keberhasilan ESG bukan hanya diukur dari keselamatan pekerja tetap, tetapi juga kemampuan perusahaan menjaga standar keselamatan pada seluruh ekosistem operasional.
Di sisi tata kelola, INDY menunjukkan penguatan integrasi ESG ke tingkat manajemen. Sebanyak 86,58 persen karyawan tercatat mengikuti pelatihan Code of Business Conduct atau COBC pada 2025, melampaui target perusahaan sebesar 80 persen. Sementara itu, 100 persen anggota dewan telah mengikuti pelatihan serupa.
Perubahan yang lebih menarik muncul pada sistem insentif. INDY mengungkapkan bahwa 30 persen bobot KPI dewan dan manajemen senior telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan atau ESG dalam evaluasi kinerja.
Langkah ini menunjukkan ESG mulai bergeser dari sekadar dokumen kepatuhan menuju bagian dari ukuran keberhasilan pimpinan perusahaan.
“Implementasi di Indika Energy, Kideco, dan Tripatra menunjukkan keselarasan yang semakin erat antara akuntabilitas kepemimpinan dan prioritas keberlanjutan,” tulis perseroan.
Jika diterapkan konsisten, pendekatan semacam ini dapat mengubah posisi ESG dari biaya tambahan menjadi indikator yang memengaruhi keputusan bisnis.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan ESG perusahaan tambang lebih banyak berfokus pada emisi karbon, reklamasi lahan, atau transisi energi. Namun laporan INDY memperlihatkan ukuran keberlanjutan mulai bergeser.
Tantangan berikutnya bukan hanya seberapa besar perusahaan menekan emisi atau menambah energi terbarukan, tetapi juga seberapa efektif investasi sosial dijalankan dan apakah standar keselamatan menjangkau seluruh rantai operasional.
Laba Menyusut saat Batu Bara Melambat
Sepanjang tahun buku 2025, pendapatan INDY tercatat sekitar USD2,03 miliar atau setara Rp34,3 triliun. Angka ini turun sekitar 16 hingga 17 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar USD2,44 miliar.
Penurunan tersebut terutama dipicu melemahnya bisnis batu bara yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan perseroan. Volume ekspor batu bara tercatat turun tajam, sementara harga global tidak lagi setinggi periode supercycle 2022 hingga 2023.
Tekanan itu langsung terasa pada laba perusahaan. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat hanya sekitar Rp101 miliar, turun hampir 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun persoalan terbesar sebenarnya bukan hanya soal penurunan laba, melainkan menipisnya margin keuntungan perusahaan.
Net margin INDY kini hanya berada di kisaran 0,3 hingga 0,4 persen. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan yang diperoleh, laba bersih perusahaan bahkan belum mencapai Rp1. Situasi ini memperlihatkan bahwa ruang keuntungan perusahaan semakin sempit di tengah tekanan biaya dan pelemahan bisnis inti.
Mayoritas tekanan masih berasal dari sektor batu bara, khususnya melalui anak usaha Kideco yang menjadi tulang punggung pendapatan grup. Ketika ekspor turun sekitar 30 persen secara tahunan, dampaknya langsung menggerus kinerja konsolidasi.
Di sisi lain, beban bunga juga masih cukup berat. Sepanjang 2025, biaya bunga tercatat mencapai sekitar Rp1,16 triliun. Dalam waktu yang sama, EBITDA perusahaan turun menjadi sekitar Rp1,94 triliun. Kondisi ini membuat ruang penyangga keuangan menjadi lebih tipis dibanding periode ketika harga batu bara sedang tinggi.
Tekanan lain datang dari proyek engineering dan EPC yang mengalami pembengkakan biaya. Beberapa proyek tercatat menghadapi overrun cost yang ikut menekan profitabilitas..Meski begitu, fundamental INDY belum sepenuhnya berada dalam kondisi rapuh. Perseroan masih memiliki kas sekitar Rp8,1 triliun yang memberi ruang likuiditas cukup aman di tengah tekanan pasar.
Ekuitas perusahaan juga masih tergolong besar, yakni sekitar Rp22,5 triliun. Dengan price to book value sekitar 0,77 kali, valuasi saham INDY saat ini bahkan masih berada di bawah nilai bukunya. Namun pasar tampaknya masih menunggu satu hal yang lebih penting, yakni keberhasilan transformasi bisnis non-batu bara.
Dalam beberapa tahun terakhir, INDY memang agresif masuk ke berbagai sektor baru, mulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi terbarukan, emas, bauksit, bisnis hijau, hingga layanan kesehatan.
Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara yang semakin rentan terhadap siklus harga dan tekanan transisi energi global. INDY bahkan menargetkan 50 persen pendapatannya berasal dari bisnis non-coal pada 2028.(*)
