KABARBURSA.COM - Laporan Bank Dunia menunjukkan polusi udara menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019, Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat polusi udara mencapai USD220 miliar per tahun, atau sekitar 6,6 persen dari total PDB.
Dampak polusi udara tidak hanya terasa pada aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan, polusi udara menyebabkan 60 ribu kematian di Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 27 persen dari kematian tersebut disebabkan oleh stroke dan penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung yang berhubungan langsung dengan kualitas udara yang buruk.
Dalam diskusi bertajuk “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi”, yang digelar pada Selasa, 19 November 2024, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memitigasi risiko polusi udara.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyarankan langkah konkret yang harus segera diambil, termasuk penerapan standar kualitas bahan bakar yang lebih ketat. Ia menekankan pentingnya implementasi Euro 4 sebagai langkah awal untuk mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara.
“Standar kualitas bahan bakar yang setara Euro 4 bahkan lebih tinggi untuk diesel dan bensin, dengan menurunkan kandungan sulfur ke dalam bahan bakar,” kata Fabby di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
Kedua, Fabby melanjutkan, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pengolahan dan distribusi bahan bakar. Hal ini dilakukan untuk mencapai kualitas bahan bakar yang lebih baik lantaran perlunya industri melakukan pembaruan infrastruktur kilang minyak dan fasilitas distribusi minyak. “Ini mungkin memerlukan investasi dalam teknologi baru, dan modernisasi fasilitas yang sudah ada,” katanya.
[caption id="attachment_100641" align="alignnone" width="2000"]
Daerah dengan tingkat polusi tertinggi di Indonesia per 19 November 2024. Foto: KabarBursa.com.[/caption]
Ketiga, pemerintah perlu mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan rendah emisi di samping memperbaiki kualitas bahan bakar. Dalam hal ini, pemerintah juga dinilai perlu memberikan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
“Pemerintah bisa memberikan subsidi dalam bentuk insentif pajak, atau fasilitas infrastruktur pengisian daya listrik yang lebih luas bagi kendaraan listrik, dan juga apa yang kita sebut sebagai supply side policy (kebijakan penawaran), yang di mana secara bertahap harus mulai mengurangi penggunaan bahan bakar,” jelasnya.
Rekomendasi keempat, Fabby mengatakan perlunya kampanye kesadaran masyarakat. Menurutnya, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya polusi dan pentingnya perbaikan kualitas bahan bakar sangat diperlukan lantaran kesadaran ini dapat membantu perubahan perilaku masyarakat agar terdorong untuk mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan oleh transportasi.
Rekomendasi kelima, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum agar seluruh kebijakan tentang transisi energi dapat berjalan efektif. Pemerintah perlu memastikan kualitas bahan bakar yang dijual memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap produsen bahan bakar yang tidak memenuhi ketentuan ini.
“Kita memiliki peraturan yang sebenarnya telah menetapkan bahwa bahan bakar di Indonesia harus memenuhi standar thiurum 4, tapi sampai hari ini kita belum melihat bahwa semua bahan bakar itu kualitas bahan bakar yang diedarkan di Indonesia memenuhi standar tersebut,” katanya.
Polusi udara menjadi masalah serius yang bisa mempengaruhi kesehatan lingkungan dan perekonomian Indonesia. Memperbaiki kualitas bahan bakar menjadi salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara di Indonesia.
“Kita perlu belajar dari pengalaman banyak negara-negara yang cukup berhasil untuk meningkatkan kualitas bahan bakar mereka dengan adanya kebijakan yang tepat, investasi yang bijak, dan menumbuhkan kesederhanan publik yang tinggi,” kata Fabby.
“Kita harapkan melalui kajian ini, Indonesia bisa mengatasi polusi udara dan mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan sehat, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lebih dari 7 persen, hingga kita bisa keluar dari jebakan negara dengan pertumbuhan menengah,” katanya.
Dampak Polusi Udara
Penelitian University of Chicago menyebut polusi udara mengurangi harapan hidup rata-rata individu hingga 2,3 tahun. Greenpeace Indonesia mencatat 7.390 penduduk Jakarta meninggal lebih dini akibat paparan polusi, sementara 2.000 bayi lahir dengan berat badan rendah. Anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit bawaan menjadi kelompok paling rentan.
Partikel PM2.5, dengan ukurannya yang kecil, mampu masuk ke dalam sirkulasi darah. Akibatnya, organ tubuh seperti jantung dan paru-paru mengalami kerusakan, bahkan berpotensi mengganggu kesehatan janin. Selain itu, polusi udara memicu iritasi pada membran mukosa hidung, mulut, kulit, dan mata.
Dampak polusi udara juga merambah pada hewan peliharaan yang terpapar udara luar. Ekosistem ikut terpengaruh, dengan tanaman yang rusak dan kualitas tanah serta air yang menurun akibat pencemaran udara.
Langkah Mengatasi Polusi
Pemerintah Jakarta telah merancang sejumlah langkah untuk menekan polusi udara. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan penggunaan kendaraan listrik, pembenahan transportasi umum, dan pengurangan pembakaran sampah. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk beralih ke gaya hidup ramah lingkungan, seperti bersepeda dan berjalan kaki.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan perubahan pola hidup yang lebih ramah lingkungan, Jakarta diharapkan mampu memperbaiki kualitas udara secara bertahap. Langkah kolektif ini menjadi kunci agar ibu kota bisa lepas dari jeratan polusi yang mengancam kesehatan warganya.(*)
