Ekonomi Hijau 18 Jun 2026 Penulis: Gusti Ridani Editor: Syahrianto

Mulai 1 Juli, B50 Diterapkan Nasional untuk Kurangi Ketergantungan Impor Solar

Pemerintah menargetkan penghematan devisa Rp157,28 triliun pada 2026 melalui implementasi mandatori biodiesel B50 di seluruh sektor.

Pemerintah resmi menerapkan B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditargetkan memangkas impor solar, menghemat devisa Rp157,28 triliun, dan menekan emisi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, melakukan pengisian biodiesel B50 pada kendaraan saat uji implementasi program biodiesel. Pemerintah menargetkan penerapan mandatori B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, serta meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Foto: Dok. Kementerian ESDM. Foto: Dok. Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, melakukan pengisian biodiesel B50 pada kendaraan saat uji implementasi program biodiesel. Pemerintah menargetkan penerapan mandatori B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, serta meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Foto: Dok. Kementerian ESDM. Foto: Dok. Kementerian ESDM.

KABARBURSA.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) akan berlaku serentak di seluruh sektor mulai 1 Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut, langkah ini sengaja ditempuh pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memutus ketergantungan terhadap impor solar di tengah tingginya fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat dinamika geopolitik global.

"B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor solar. Proses uji teknis kemarin hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan dalam uji penggunaan B50 ini," ujar Dwi Anggia dalam konferensi persnya, Rabu, 17 Juni 2026.

Kebijakan mencampur 50 persen bensin solar murni dengan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit ini merupakan pengejawantahan dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Lewat strategi substitusi bahan bakar fosil ini, Indonesia memproyeksikan penghematan devisa negara secara masif hingga mencapai Rp157,28 triliun pada tahun 2026.

Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi penghematan devisa program B40 pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp13 triliun.

Dwi Anggia menjelaskan akselerasi menuju B50 mendesak dilakukan agar kedaulatan energi nasional tidak terus-menerus didikte oleh faktor eksternal global.

"Secara timeline insyaallah menjelang 1 Juli nanti implementasi B50 bisa dilaksanakan untuk seluruh sektor dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk kemandirian energi. Mau tidak mau memang harus didorong ke sana karena kita tidak mungkin lagi bergantung terus seperti arahan Bapak Presiden," tegas Anggia.

Penebalan porsi bahan bakar nabati ini juga diproyeksikan menggerakkan roda ekonomi domestik secara signifikan, terutama di sektor hulu perkebunan.

Pemerintah mengestimasi peningkatan nilai tambah komoditas Crude Palm Oil (CPO) domestik bakal menyentuh Rp24,68 triliun pada tahun ini, naik dari pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp20,9 triliun. Sektor ini juga diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 2.216.874 orang.

Dari aspek lingkungan, program B50 ditargetkan mampu memangkas emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun 2026.

Di sisi lain, Kementerian ESDM memastikan lonjakan harga minyak global tidak akan mengorbankan daya beli kelompok masyarakat bawah karena harga solar subsidi dan Pertalite dikunci rapat.

"Kita tahu harga minyak sedang naik turun. Namun sesuai arahan Presiden kepada Pak Menteri juga untuk BBM subsidi light dan juga solar subsidi ini dipastikan tidak mengalami kenaikan," kata Anggia.

"Tujuannya apa? Ini untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah yang masyarakat rentan untuk memproteksi masyarakat miskin dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini untuk tidak naik," kata Dwi.(*)

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Follow KabarBursa di Google News

Dapatkan berita terbaru KabarBursa langsung dari Google News.

Follow Google News

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi. Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.

Jurnalis & Penulis
GU
Jurnalis Madya

Gusti Ridani

Lihat Karya Penulis Lainnya

Berita Terkait