KABARBURSA.COM — Ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global masih tersendat. Industri hilirisasi nikel nasional dinilai belum sepenuhnya bergerak ke arah tersebut karena masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara dan pasar baja tahan karat.
Laporan Center for Research on Energy and Clean Air menunjukkan sebagian besar produksi nikel Indonesia justru belum masuk ke ekosistem kendaraan listrik. Pada 2025, sekitar 83 persen nikel nasional diserap oleh industri baja tahan karat, sementara hanya 17 persen yang mengalir ke rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Kondisi ini mencerminkan arah industri yang masih condong ke pasar lama. Baja tahan karat sendiri erat kaitannya dengan industri berbasis bahan bakar fosil, termasuk kendaraan bermesin pembakaran internal yang hingga kini masih mendominasi pasar global.
Akibatnya, narasi nikel hijau yang kerap digaungkan berisiko bertabrakan dengan realitas di lapangan.
Tekanan juga datang dari perubahan teknologi baterai global. Penggunaan baterai berbasis lithium iron phosphate yang lebih murah dan tahan lama mulai mendominasi, terutama di China yang menguasai lebih dari 80 persen pasar. Tren ini mulai merambah Eropa dan berpotensi meluas ke negara berkembang, seperti Indonesia.
Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa permintaan nikel untuk kendaraan listrik tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.
Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar, menilai Indonesia perlu segera mengubah strategi agar tidak tertinggal dalam rantai nilai global. Menurut dia, fokus ambisi nikel yang diarahkan pada kendaraan listrik belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknologi dan rantai pasok domestik.
Ia menambahkan, pengembangan teknologi pemurnian nikel yang lebih maju seperti High-Pressure Acid Leaching dapat mendorong produksi turunan bernilai tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar baja tahan karat.
“Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks nikel kotor menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Kamis, 16 April 2026.
Saat ini, industri nikel Indonesia masih didominasi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace yang menyumbang sekitar 80 persen produksi nasional. Teknologi ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan baja tahan karat dan cenderung membutuhkan energi lebih besar.
Di sisi lain, teknologi High-Pressure Acid Leaching yang lebih relevan untuk baterai kendaraan listrik masih belum berkembang optimal. Masalah lain yang membayangi adalah ketergantungan tinggi pada pembangkit listrik tenaga uap captive. Kapasitasnya bahkan diproyeksikan mencapai 31 gigawatt. Ketergantungan ini membuat jejak karbon industri nikel Indonesia tetap tinggi.
Situasi ini berpotensi menjadi hambatan baru, terutama di tengah meningkatnya standar lingkungan global. Negara-negara maju mulai memperketat regulasi, termasuk kewajiban pelaporan jejak karbon pada produk baterai.
Meski mekanisme penyesuaian karbon Uni Eropa belum secara spesifik menyasar nikel, kebijakan terkait baterai sudah mulai memberi tekanan terhadap akses pasar.
Analis CREA lainnya, Katherine, menilai perubahan arah industri nikel menjadi kebutuhan yang mendesak. Ia menjelaskan upaya melepaskan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap captive tidak hanya berkaitan dengan target lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Transformasi ini dinilai menuntut peralihan ke teknologi rendah karbon sekaligus perencanaan tata ruang yang lebih matang, termasuk menempatkan fasilitas industri dekat dengan sumber energi terbarukan agar tidak terjebak dalam ketergantungan karbon jangka panjang.
“Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional,” kata Katherine.(*)
