KABARBURSA.COM — Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). Dokumen ini bukan hanya peta jalan kelistrikan nasional satu dekade ke depan, tapi juga penanda terbukanya keran investasi swasta di sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut total proyek pembangkit yang direncanakan hingga 2034 mencapai 69,5 gigawatt (GW). Dari angka itu, porsi pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) mencapai 73 persen, setara 50,7 GW. Nilai investasinya pun tak main-main.
“Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun (atau sekitar 73 persen), ini yang diswastakan,” jelas Bahlil.
Meski keterlibatan swasta begitu besar, kendali proyek tetap berada di tangan PLN. Pemerintah menegaskan bahwa PLN akan tetap memegang komando lewat skema pelaksanaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Tender boleh terbuka, tapi arah dan kontrol tetap di meja BUMN itu.
“Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan, untuk EPC-nya siapa tapi ini domain semuanya ada pada PLN,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan mandat tersebut. Ia menyebut kolaborasi dengan sektor swasta menjadi strategi utama untuk menyukseskan target RUPTL yang baru.
“Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025–2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi ini tak hanya bagi ketahanan energi, tapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini merupakan wujud kolaborasi bersama tidak hanya dalam menciptakan kedaulatan energi nasional tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.(bks-info).
