KABARBURSA.COM — Dorongan untuk mengalirkan investasi energi bersih ke negara berkembang, seperti Indonesia, kini tak lagi bisa ditunda. Kawasan ini menampung lebih dari separuh populasi dunia, namun hanya menerima kurang dari 15 persen dari total investasi energi bersih global. Padahal, justru di sanalah potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi masa depan paling besar berada.
Kesenjangan ini bukan sekadar soal komitmen iklim, melainkan juga soal pembangunan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, transisi energi di negara berkembang akan berjalan pincang. Tantangannya memang besar, terutama dalam menarik modal swasta. Namun sejumlah pengalaman menunjukkan, ada jalan keluar yang konkret jika dilakukan secara konsisten dan dalam skala besar.
Risiko yang Terlalu Dibesarkan, Peluang yang Terlewat
Chief Executive Officer, Private Infrastructure Development Group atau PIDG, Philippe Valahu, mengatakan salah satu hambatan utama investasi di negara berkembang adalah defisit kepercayaan yang sudah lama mengakar. Persepsi risiko kerap dibentuk oleh narasi lama tentang volatilitas nilai tukar, catatan historis pasar, serta gambaran birokrasi yang rumit dan ketidakstabilan politik.
“Akibatnya, proyek energi bersih sering kali dianggap berisiko tinggi sejak tahap awal,” kata Valahu, dikutip dari laman World Economic Forum, Sabtu, 31 Januari 2026.
Jika ditilik lebih jauh, pengalaman investor berpengalaman menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Data dari Private Infrastructure Development Group yang beroperasi di Afrika Sub-Sahara serta Asia Selatan dan Tenggara memperlihatkan bahwa risiko gagal bayar tidak setinggi yang sering dibayangkan.
Dalam periode 1994 hingga 2023, menurut catatan Valahu, tingkat gagal bayar rata-rata portofolio Global Emerging Markets Risk Database tercatat sebesar 3,6 persen. Angka ini relatif sebanding dengan perusahaan non-investment grade yang memperoleh peringkat B dari S&P sebesar 3,3 persen dan B3 dari Moody’s sebesar 4 persen.
Lebih dari itu, tingkat pemulihan investasi pada proyek infrastruktur yang dirancang dengan baik menunjukkan daya tahan yang kuat. Selisih antara risiko yang dipersepsikan dan risiko nyata justru membuka ruang peluang besar, baik bagi dampak lingkungan maupun imbal hasil finansial. Terlebih, negara berkembang diproyeksikan menyumbang sekitar 70 persen pertumbuhan PDB riil global pada 2050.
Tiga Strategi Membuka Keran Investasi Energi Bersih
1. De-risking sebagai Kunci Awal
Langkah pertama yang krusial adalah memahami risiko secara rinci, bukan menyamaratakannya. Menurut Valahu, dengan pemetaan risiko yang lebih presisi, investor dapat menerapkan instrumen pengurang risiko yang tepat dan membangun portofolio proyek yang layak secara finansial.
Salah satu contoh datang dari skema penjaminan. Melalui GuarantCo, PIDG membantu membuka investasi energi bersih dengan menyediakan fasilitas jaminan senilai USD27 juta atau sekitar Rp454,95 miliar untuk Africa GreenCo selama delapan tahun. Jaminan ini mendukung kewajiban pembayaran kepada produsen listrik independen yang memasok energi bersih.
“Jaminan tersebut diterbitkan langsung kepada para produsen listrik, memberi kepastian bagi mereka dan lembaga pendana untuk membangun proyek energi terbarukan di Afrika bagian selatan. Dari jaminan USD27 juta itu, diperkirakan dapat dimobilisasi hingga USD270 juta (Rp4,549 triliun) modal swasta, dengan rasio pengungkit sekitar 5,45 kali. Dampaknya, kapasitas energi terbarukan sebesar 200 hingga 300 megawatt dapat ditambahkan ke jaringan listrik,” jelas Valahu.
Pendekatan serupa terlihat dalam skema blended finance. Climate Finance Partnership, misalnya, memanfaatkan modal katalitik awal USD130 juta atau sekitar Rp2,1905 triliun untuk menarik USD540 juta atau sekitar Rp9,099 triliun investasi swasta. Dana ini menyasar proyek energi terbarukan, efisiensi energi, penyimpanan energi, hingga transportasi rendah emisi di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika.
Salah satu keberhasilannya adalah investasi pada Ditrolic Energy di Malaysia yang mendorong pengembangan proyek surya sebesar 1 gigawatt di Asia Tenggara. “Pendanaan energi bersih yang berisiko rendah membutuhkan kolaborasi antara investor, lembaga pembiayaan pembangunan, dan pemerintah,” kata Valahu.
2. Berbagi Data untuk Mengikis Salah Persepsi
Kesalahpahaman risiko kerap diperparah oleh minimnya data yang mudah diakses dan berkualitas. Valahu menuturkan, kekhawatiran kerahasiaan, fragmentasi informasi, serta ketiadaan standar yang seragam membuat penilaian risiko menjadi kabur.
Untuk menjembatani celah ini, diperlukan dorongan kuat pada transparansi dan berbagi data. Konsorsium GEMs yang menyediakan data risiko kredit berbasis sumber terbuka menjadi salah satu langkah awal. Namun, ambisi ke depan adalah membangun basis data publik yang komprehensif agar investor memiliki fondasi kuat dalam mengambil keputusan.
“Pengalaman pasar modal menunjukkan, standardisasi produk dan pelaporan dapat mempercepat pertumbuhan pasar. Obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan yang kini bernilai triliunan dolar tumbuh berkat standar yang jelas dan metrik dampak yang transparan,” katanya.
Instrumen de-risking juga perlu bergerak ke arah yang sama. Menurut Valahu, produk yang terstandar dan mudah dibandingkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan memungkinkan pengukuran kinerja berbasis indeks global.
Blended finance seperti Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund menunjukkan potensi pembentukan kelas aset yang homogen. Dengan standar bersama, transparansi dan likuiditas bisa meningkat, membuat lanskap investasi lebih dapat diprediksi.
3. Kekuatan Model yang bisa Direplikasi
Strategi ketiga adalah memanfaatkan praktik yang sudah terbukti. Alih-alih merancang ulang dari nol, negara dapat meniru pendekatan yang berhasil di tempat lain.
Valahu memberi contoh pada negara Chili. Dalam periode 2000 hingga 2020, republik ini membangun kerangka kebijakan, institusi, dan program energi terbarukan secara konsisten. Hasilnya, Chili menarik lebih dari 50 persen investasi energi terbarukan Amerika Latin pada 2015. Pada 2021, investasi energi terbarukan mencapai USD3,4 miliar atau sekitar Rp57,29 triliun. Pada 2022, energi terbarukan menyumbang 55,1 persen pembangkitan listrik nasional.
“Brasil menempuh jalur serupa dengan pendekatan terstruktur yang didukung institusi kuat, perencanaan jangka panjang, kerangka regulasi, serta mekanisme lelang inovatif. Antara 2001 hingga 2023, kapasitas energi terbarukan Brasil berhasil digandakan,” kata Valahu.
Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa investasi energi bersih bukan sekadar soal dana, melainkan konsistensi kebijakan dan keberanian meniru praktik terbaik. Dengan cetak biru yang sudah tersedia, negara berkembang seperti Indonesia dapat bergerak lebih cepat dalam mengubah lanskap energi nasional.(*)
