KABARBURSA.COM — Potensi energi surya di wilayah kepulauan dan perdesaan Indonesia dinilai besar, tetapi implementasinya masih tersendat. Persoalan bukan semata teknis, melainkan menyangkut tata kelola, kapasitas kelembagaan, hingga perencanaan yang belum terintegrasi.
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Maxensius Tri Sambodo, menilai kesenjangan akses listrik di Indonesia masih terasa meski rasio elektrifikasi nasional sudah tinggi.
“Kesenjangan akses listrik antarwilayah masih nyata. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi hambatan besar akibat biaya investasi jaringan listrik yang tinggi serta keterbatasan infrastruktur transmisi,” ujarnya, dilansir dari laman BRIN, Kamis, 8 April 2026.
Menurut dia, keberadaan sumber energi di suatu wilayah tidak otomatis membuat masyarakat setempat bisa menikmati listrik. “Dibutuhkan investasi besar dan perencanaan berlapis dari pembangkit hingga distribusi,” katanya.
Persoalan ini mengemuka dalam diskusi yang digelar BRIN yang menyoroti tantangan implementasi energi surya di tingkat lokal. Salah satu temuan utama adalah pendekatan pembangunan yang masih cenderung parsial.
Peneliti BRIN lainnya, Aditya Wisnu Pradana, mengungkapkan banyak proyek energi surya berhenti di tahap pemasangan awal, tanpa dukungan pemeliharaan jangka panjang.
“Akibatnya, muncul pola build and neglect, di mana sistem terpasang tetapi kemudian menurun fungsinya,” ujarnya.
Kondisi ini terlihat di Kabupaten Sumenep, Madura, yang memiliki 126 pulau. Namun, hanya sebagian kecil wilayah yang mendapatkan akses listrik secara memadai.
“Angka itu menyembunyikan disparitas kualitas. Banyak pulau hanya menikmati listrik beberapa jam pada malam hari,” jelasnya.
Keterbatasan pasokan listrik ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pengolahan hasil laut hingga pengembangan usaha kecil. Padahal, secara teknis, potensi energi surya di wilayah tersebut cukup tinggi.
Namun, hambatan terbesar justru datang dari sisi tata kelola. Koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas institusi, hingga persoalan data membuat perencanaan energi terbarukan berjalan tidak efektif.
“Koordinasi yang belum optimal menurunkan efektivitas perencanaan energi terbarukan di daerah,” kata Aditya.
Contoh konkret terlihat pada proyek pembangkit listrik tenaga surya atap di kantor pemerintah daerah. Secara teknis mampu menyuplai sebagian kebutuhan listrik, tetapi tidak optimal karena minimnya pelatihan dan transfer pengetahuan.
Sebaliknya, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih berkelanjutan. Instalasi yang disertai pelatihan dan pendampingan menunjukkan hasil yang lebih tahan lama karena masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan.
Dosen Universitas Brawijaya, Taufik Hidayat, menilai persoalan energi di daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial ekonomi.
“Energi di pedesaan kerap dipandang sebagai infrastruktur pelengkap, bukan kebutuhan utama. Hal ini memengaruhi rendahnya prioritas pembangunan energi dalam perencanaan desa dan daerah,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keterlibatan masyarakat sejak awal.
“Pembangunan energi perlu terintegrasi dengan perencanaan wilayah, penguatan institusi lokal, serta edukasi masyarakat agar tumbuh rasa kepemilikan dan pemahaman manfaat jangka panjang,” katanya.
Dalam konteks ini, energi surya tidak lagi sekadar solusi teknis, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang lebih luas, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi nasional.(*)
