KABARBURSA.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton pada 2025. Pada saat yang sama, stok beras pemerintah disebut telah menembus 4,2 juta ton yang—menurutnya—menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dua angka itu dipamerkan sebagai penanda lompatan cepat menuju swasembada pangan di tengah tekanan El Nino dan percepatan target dari Presiden Prabowo Subianto.
“Produksi kita tertinggi sampai dengan 34,7 juta ton dan stok tertinggi sebesar 4,2 juta ton … ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah,” kata Amran dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.
Namun di balik angka besar itu, pertanyaan teknis yang krusial adalah apakah 34,7 juta ton tersebut merujuk pada beras konsumsi atau masih dalam bentuk gabah kering giling (GKG)? Dan basis data mana yang digunakan?
Amran merujuk pada publikasi internasional saat memaparkan capaian tersebut. “Kalau Asia Tenggara kita nomor satu. Di tingkat dunia kenaikan produksi kita nomor dua,” ujarnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan proyeksi produksi beras Indonesia dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam slide yang ditampilkan, data USDA Rice Outlook April 2025 memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.
Berdasarkan rilis resmi BPS, produksi beras nasional pada 2025 memang naik menjadi sekitar 34,7 juta ton, dibanding 30,6 juta ton pada 2024. Angka ini sejalan dengan klaim pemerintah sekaligus melampaui proyeksi internasional USDA.
Di BPS, produksi padi biasanya dihitung dalam bentuk GKG sebelum dikonversi menjadi beras dengan faktor rendemen tertentu. Sementara data USDA dan FAO menggunakan pendekatan produksi beras setara giling. Perbedaan basis ini dapat menghasilkan selisih angka yang signifikan dalam narasi publik.
Di sisi lain, klaim stok 4,2 juta ton justru membuka persoalan baru. Amran sendiri mengakui kapasitas gudang Bulog saat ini hanya sekitar 3 juta ton. Pemerintah bahkan telah menyewa tambahan gudang berkapasitas sekitar 1 juta ton untuk menampung lonjakan produksi.
“Kemungkinan tiga bulan ke depan ini enam juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya tiga juta ton. Ini mungkin butuh dana tambahan,” ujar Amran, setengah berkelakar, meminta dukungan pembiayaan tambahan.
Lonjakan stok ini terjadi di tengah strategi agresif penyerapan gabah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut, menurut Amran, telah mendongkrak pendapatan petani hingga Rp132 triliun dan mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) ke level 125,35—tertinggi dalam 33 tahun terakhir.
“Hasilnya adalah meningkatkan NTP petani 125. Ini tertinggi sepanjang sejarah,” katanya.
Pertanyaannya apakah lonjakan produksi ini berkelanjutan atau bersifat siklus akibat intervensi harga dan penyerapan besar-besaran oleh negara?
Kementerian Pertanian menyebut dua faktor utama di balik kenaikan produksi, yakni deregulasi dan modernisasi pertanian. Sebanyak 547 regulasi internal dicabut untuk mempercepat distribusi pupuk dan alat mesin pertanian. Pemerintah juga melakukan pompanisasi besar-besaran saat El Nino melanda.
“Kami alihkan anggaran seminar, perjalanan dinas, semua untuk beli pompa. Ada yang bilang menteri gila beli pompa. Tapi hasilnya kita bisa lompat 2–3 juta ton,” kata Amran.
Modernisasi juga diklaim memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali tanam per tahun. Mekanisasi dan penggunaan drone disebut mempercepat olah lahan secara drastis.
Namun, peningkatan produksi yang terlalu cepat juga mengandung risiko struktural: tekanan harga di tingkat petani jika penyerapan melambat, beban fiskal akibat pembiayaan stok, serta potensi pemborosan jika kualitas penyimpanan tidak optimal.
Di forum yang sama, Amran bahkan mengklaim Indonesia turut menurunkan harga beras dunia karena tak lagi mengimpor besar-besaran seperti sebelumnya. “Dulunya kita impor 7 juta ton. Sekarang nol. Harga dunia turun 44 persen,” ujarnya.
Klaim tersebut perlu dibaca hati-hati. Harga beras global dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi India, Vietnam, Thailand, hingga kebijakan ekspor negara-negara produsen besar. Indonesia memang pemain signifikan, tetapi bukan satu-satunya penentu pasar.
Meski demikian, capaian produksi dan stok saat ini memberi pesan kuat bahwa pemerintah tengah membangun narasi ketahanan pangan berbasis intervensi negara yang agresif, mulai dari deregulasi, modernisasi, hingga penyerapan masif.
Tantangan berikutnya bukan lagi mengejar angka produksi, melainkan memastikan konsistensi data, keberlanjutan fiskal, efisiensi logistik, serta stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.
Jika produksi benar-benar tembus 34,7 juta ton dalam basis beras konsumsi, dan stok stabil tanpa membebani anggaran, maka swasembada bukan sekadar slogan. Namun bila angka itu lebih banyak ditopang intervensi jangka pendek, ujian sebenarnya baru akan terlihat dalam dua hingga tiga musim tanam ke depan.(*)
