KABARBURSA.COM — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memastikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami penyusutan signifikan di bawah Rp200 triliun dari pagu awal Rp330 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan anggaran ini murni hasil efisiensi proposal tata kelola yang diajukan oleh BGN, tanpa mengurangi kualitas gizi per porsi makanan bagi penerima manfaat. Langkah efisiensi jumbo ini diklaim membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jauh lebih aman dari tekanan defisit.
"Kalau saya sudah bilang Kepala BGN yang ini. Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa, kan? Itu udah keluar anggarannya dan kalau pensiun gak bener. Kenapa? Karena programnya program yang bagus tinggal implementasi diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman," kata Purbaya dalam sesi wawancara di Kantor Kemenkeu, Jumat, 26 Juni 2026.
Purbaya mengindikasikan kalkulasi anggaran full-scale yang sempat menyentuh angka Rp330 triliun sejak awal bermasalah dari sisi tata kelola keuangan. Ia menilai skema eksekusi anggaran sebelumnya tidak masuk akal sehingga harus dipotong habis-habisan oleh manajemen baru BGN.
Pemerintah memproyeksikan pagu akhir komitmen MBG pasca-efisiensi ini akan merosot tajam di bawah angka Rp200 triliun. "Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi, tapi nanti akan signifikan lah ininya. Bakal di bawah itu (Rp200 triliun)," urai Purbaya.
Saat dikonfirmasi mengenai klaim Wakil Kepala BGN yang menyebut angka penghematan telah mencapai Rp40 triliun, Purbaya enggan mengunci angka pasti namun memberi sinyal hijau. "Mungkin. Ya itu nanya dia, dia lebih mengerti daripada saya," tambahnya disambut tawa hadirin.
Gunakan Instansi Kemenkeu untuk Cegah Kebocoran
Guna mengantisipasi potensi kebocoran anggaran dan benturan kepentingan, Kemenkeu akan menerjunkan tim khusus dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawasi langsung jalannya program MBG di seluruh kabupaten dan kota secara berkala.
Purbaya menyebut, tim ini akan melakukan evaluasi ketat setiap dua bulan sekali. Langkah intervensi pengawasan ini dipastikan berjalan atas permintaan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional sendiri demi transparansi tata kelola.
"Di lapangan kan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota dari Perbendaharaan (DJPb). Nanti akan kita bentuk tim untuk memonitor seluruh kabupaten kota seperti apa. Nanti kalau jelek, ya kita dibilang jelek. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada clash of interest. Dua bulan sekali kita akan evaluasi dan ngasih masukan ke Kepala BGN. Ini permintaan Kepala BGN juga, jadi bukan saya mau ikut campur," pungkas Purbaya.
Meski terdapat penyesuaian anggaran, Kemenkeu menjamin aksi pangkas anggaran ini tidak akan mengorbankan isi piring terbang para penerima manfaat. Pemotongan anggaran diklaim murni menyasar pada efisiensi birokrasi dan logistik.
"Tidak, (mengurangi anggaran per porsi). Jadi ini dipastikan makanannya itu tetap bergizi. Tapi nanti tanya Kepala BGN nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki, kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ," jelasnya.
Purbaya menegaskan, pengetatan pada proyek MBG ini merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menoleransi segala bentuk pemborosan uang negara pada program prioritasnya. "Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola dan efisiensi MBG. Jadi nggak main-main di situ. Bapak Presiden gak main-main," katanya.(*)
