KABARBURSA.COM - Pemangkasan drastis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan transportasi publik di Indonesia.
Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengungkapkan keresahan mendalamnya terhadap pengurangan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang signifikan ini.
Sejak 2020, anggaran Kemenhub telah mengalami fluktuasi yang cukup besar. Di tengah pandemi pada 2020, alokasi mencapai Rp34,7 triliun. Angka ini mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya sebelum akhirnya melonjak kembali pada 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp38,9 triliun.
Namun, dalam Rancangan APBN 2025, anggaran tersebut dipangkas tajam menjadi Rp24,8 triliun penurunan sebesar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Djoko menyatakan, pemangkasan ini akan menghambat banyak proyek transportasi, terutama di luar Pulau Jawa, di mana perhatian pemerintah terhadap infrastruktur transportasi dinilai masih sangat minim. "Pagu Rp24,8 triliun itu terlalu kecil. Proyek-proyek di daerah terpencil, seperti kawasan transmigrasi dan penghasil tambang, jelas akan terabaikan," tegas Djoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Djoko juga mengkritik kecenderungan pemerintah untuk mengandalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek-proyek transportasi. Menurutnya, model ini hanya menarik untuk proyek di Pulau Jawa karena populasi yang besar dan prospek pengembalian modal yang lebih cepat. Sementara itu, di luar Jawa, dengan populasi yang lebih kecil, proyek-proyek transportasi cenderung tidak diminati karena dianggap kurang menguntungkan dalam jangka pendek.
Sejalan dengan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), kebijakan strategis Kemenhub untuk tahun 2026-2029 menitikberatkan pada pengembangan konektivitas. Namun, Djoko menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung inisiatif ini. "Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan yang sejalan dengan visi nasional," ujarnya.
Krisis Transportasi Umum di Indonesia
Selain masalah anggaran, Djoko juga menyoroti kondisi darurat transportasi umum di berbagai daerah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan penanganan serius terhadap transportasi publik yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Djoko menekankan pentingnya keberadaan armada angkutan perintis yang dapat beroperasi beberapa kali dalam seminggu sebagai solusi sederhana namun efektif.
Ia mendesak pemerintah daerah agar menjadikan pembangunan transportasi publik sebagai prioritas utama dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Koordinasi antar kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga perlu ditingkatkan agar pembangunan transportasi di daerah bisa lebih optimal.
Harapan besar kini tertuju pada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Djoko berharap pemerintahan baru ini lebih memperhatikan persoalan transportasi, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenhub semata, melainkan memerlukan dukungan lintas kementerian serta sinergi dengan pemerintah daerah demi terciptanya transportasi berkelanjutan di seluruh penjuru Nusantara.
Pembangunan infrastruktur transportasi yang digagas oleh Pemerintah dalam satu dekade terakhir telah menjadi katalis utama yang mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Dengan peningkatan mobilitas barang dan orang, dampaknya terasa signifikan pada produktivitas serta distribusi komoditas, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini terutama berlaku untuk sumber daya alam (SDA) dan sektor pariwisata unggulan, yang kini mulai bergerak lebih dinamis.
Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian, pembangunan infrastruktur ini tidak lagi terfokus hanya pada Pulau Jawa, namun juga merambah daerah-daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP). Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah untuk memperkuat konektivitas, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari ribuan pulau dapat terhubung dengan lebih baik melalui moda transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian.
Di kawasan perkotaan dan wilayah yang sudah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, Pemerintah kini memperkuat transportasi massal berbasis jalan. Terminal-terminal tipe A di Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga NTT dibangun dan direvitalisasi. Pemerintah juga memperbaiki dan mengembangkan terminal bus antar kota antar provinsi (AKAP) agar lebih aman dan nyaman. Bandar udara dan pelabuhan laut juga tak luput dari perhatian pemerintah, dengan revitalisasi dan pengembangan menjadi prioritas.
Sementara itu, di wilayah 3TP, Pemerintah menambah jalur kapal perintis, membangun bandara perintis, serta mengembangkan transportasi pedesaan untuk menjangkau kawasan yang selama ini sulit diakses.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi sorotan, salah satunya adalah megaproyek Pelabuhan Patimban. Selain itu, program tol laut kini melayani 39 trayek dengan 115 pelabuhan singgah. Dalam sektor transportasi udara, Pemerintah membangun bandara baru di 25 lokasi dan merevitalisasi 38 lainnya, menunjukkan komitmen untuk memperkuat infrastruktur transportasi di seluruh pelosok negeri.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah proyek infrastruktur transportasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa dari 35 proyek PSN di sektor transportasi, 25 di antaranya telah rampung. Proyek tersebut meliputi pembangunan 7 bandara, 7 jalur kereta api, dan 11 pelabuhan. Sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus fokus pada pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan, modern, dan terintegrasi. Konsep ini telah diimplementasikan di Ibu Kota Negara (IKN), dengan pengembangan bus listrik, BRT, bus Buy the Service (BTS), bus otonom, serta transportasi berbasis rel seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Transportasi massal berbasis rel kini menjadi andalan Indonesia dalam memasuki era modern. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa pengembangan transportasi berbasis rel seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh adalah simbol transportasi modern yang mengikuti standar internasional. Oleh karena itu, sektor perkeretaapian terus didorong untuk berkembang, termasuk di luar Pulau Jawa.
Pemerintah juga memperhatikan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, rehabilitasi jalur sepanjang 1.900 km, serta pembangunan 1.683 km jalur kereta baru. Ini merupakan bentuk perhatian khusus pada wilayah di luar Jawa.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan manajemen layanan kereta api, sehingga moda ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam berpergian, terutama pada periode liburan dan hari besar.
Di sektor perkotaan, pembangunan jalur ganda seperti lintas utara Cirebon-Surabaya, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Prabumulih-Kertapati, hingga Bogor-Sukabumi menjadi prioritas. Pemerintah melalui DJKA juga meningkatkan kapasitas dan konektivitas kereta perkotaan dengan membangun jalur ganda dan elektrifikasi di sejumlah titik seperti Serpong-Maja dan Duri-Tangerang.
Peningkatan dan rehabilitasi jalur eksisting sepanjang 3.297 km juga tengah berlangsung, mencakup Prabumulih-Muara Enim, Lubuk Alung-Pariaman, hingga Surabaya-Madiun. Stasiun-stasiun kereta api juga mendapat sentuhan modernisasi, seperti Stasiun Jatinegara dan Manggarai yang kini menjadi pusat perhatian publik.
Dari segi teknologi, DJKA terus mendorong pengembangan sarana kereta api perkotaan yang mengadopsi teknologi mutakhir seperti MRT dan LRT dengan sistem otomatisasi GoA Level 2 dan GoA Level 3 yang memungkinkan operasional tanpa masinis.
Pengembangan infrastruktur transportasi tidak hanya fokus pada fisik dan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM. Pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap perjalanan dengan kereta api aman dan nyaman, serta mengurangi risiko kecelakaan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. (*)
