KABARBURSA.COM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat peta jalan hilirisasi nasional demi mencapai nilai tambah ekonomi yang maksimal. Tidak main-main, investasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan hilirisasi di 28 komoditas hingga tahun 2040 diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni sebesar USD857 miliar.
Bahlil mengungkapkan sektor mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan krusial, mencakup 90 persen dari total investasi hilirisasi di bawah naungan Kementerian ESDM.
“Di Kementerian ESDM ini dari total investasi hilirisasi itu 90 persen ada di sektor mineral batubara dan oil and kas. Waktu saya punya pengalaman jadi Menteri Investasi, saya membuat master plan pohon industri terhadap arah kebijakan hilirisasi. Nah, hilirisasi kita bikin di 28 komoditas. Itu sampai dengan 2040 itu kita butuhkan kurang lebih sekitar 857 sekian miliar US dolar,” ujar Bahlil dalam sebuah sesi diskusi baru-baru ini, dikutip Selasa 5 April 2026.
Bahlil menceritakan bahwa di masa lalu, pembangunan hilirisasi seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang atau bersifat "tiba saat tiba akal". Namun, keberhasilan pada komoditas nikel menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi mampu mendongkrak ekspor berkali-kali lipat.
“Kita mengambil contoh untuk nikel di tahun 2017-2018 ekspor nikel kita itu hanya USD3,3 miliar. Kemudian kita menyetop ekspor ornikel, kita dorong smelter. Pada tahun 2023-2024 itu ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat kenaikannya. Dan ini mampu menjadikan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah,” jelasnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan langkah yang pemerintah ambil merupakan cara Indonesia untuk berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri. Bahlil bahkan mengibaratkan jika Indonesia tidak melakukan hilirisasi, maka tidak ada bedanya dengan pengelolaan di zaman kolonial.
“Kalau hilirisasi ini tidak mampu kita lakukan, apa bedanya kita mengelola sumber dalam antara negara Indonesia yang merdeka dengan VOC? Kan juga dulu mereka mengambil bahan baku kok,” cetusnya.
Selain itu, Bahlil juga menanggapi kritik dari tokoh seperti Jusuf Kalla dan almarhum Faisal Basri mengenai nilai tambah yang banyak lari ke luar negeri, ia mengakui adanya persoalan pada pembiayaan dari perbankan nasional yang selama ini enggan mendanai proyek hilirisasi.
Akibatnya, ketergantungan pada bank asing membuat keuntungan kembali mengalir ke luar negeri dalam bentuk pokok dan bunga.
Namun, ia optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kendala tersebut akan teratasi melalui pembentukan instrumen baru.
“Begitu pemerintahan Pak Prabowo yang mimpin, itulah kehebatan Pak Presiden, Pak Prabowo. Langsung Pak Presiden membuat Danantara untuk membiayai semua hilirisasi di bangsa kita agar nilai tambahnya semua ada di bangsa kita. Inilah hebatnya, Bapak, Ibu semua,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan hilirisasi tidak hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keadilan bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Ia kini memimpin Satgas Hilirisasi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian berjalan lancar.
“Dan kita ingin hilirisasi itu harus berkeadilan. Jangan hanya era adil juga untuk lingkungan yang ada di sana. Supaya kita berbicara tentang kesinambungan,” katanya.(*)
