KABARBURSA.COM - Pemerintah mulai menyiapkan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG), khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini dilakukan untuk menekan ketergantungan impor LPG sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah terus mencari solusi atas tingginya kebutuhan LPG nasional. Saat ini, produksi LPG domestik dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Indonesia masih harus bergantung pada pasokan impor.
Berdasarkan data yang disampaikan, Indonesia masih mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru sekitar 1,94 juta metrik ton. Kondisi tersebut membuat beban subsidi LPG tetap besar, yakni diperkirakan mencapai Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun.
Bahlil menyebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap Dimethyl Ether atau DME sebagai pengganti LPG. Dari proses tersebut, muncul opsi lain untuk memanfaatkan CNG sebagai energi alternatif.
CNG merupakan gas alam yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung. Meski memiliki karakter berbeda dari LPG, penggunaan CNG dinilai memiliki potensi besar untuk menekan biaya energi rumah tangga.
Bahlil mengatakan, CNG saat ini sudah mulai digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, hingga sebagian armada transportasi. Pemerintah juga telah melakukan uji coba teknologi tersebut di sejumlah restoran dan dapur program makan bergizi gratis.
Namun pemanfaatan CNG untuk tabung LPG 3 kilogram masih dalam tahap persiapan. Pemerintah menilai pengembangan CNG untuk rumah tangga perlu dilakukan secara bertahap, mengingat tantangan teknis dan distribusinya tidaklah sederhana.
"Tapi untuk LPG yang 3 kg-nya ini baru mau dibuat. Dan ini lebih murah 30 sampai 40 persen. Dan ini tantangannya juga banyak, tapi untuk efisiensi dan pelayanan rakyat, apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Senin 4 Mei 2026.
Menurut Bahlil, dorongan terhadap CNG tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini cukup besar.
Jika pengembangan CNG berhasil masuk ke pasar rumah tangga, pemerintah berharap masyarakat memperoleh akses energi yang lebih murah dan stabil. Di sisi lain, negara juga dapat menekan tekanan subsidi yang setiap tahun menyerap anggaran besar.
Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata bahwa pengembangan CNG sebagai pengganti LPG memiliki tantangan. Pemerintah perlu memastikan aspek kesiapan infrastruktur, keamanan tabung, distribusi, hingga penerimaan masyarakat.
Selain CNG, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari bauran energi nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.
“Di sisi lain, kita memang harus mendorong energi terbarukan, matahari PLTS kita bangun 100 gigawat karena lebih murah,” ujar Bahlil.
Pengembangan CNG dan PLTS menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain menekan impor, kebijakan ini juga diarahkan agar energi yang digunakan masyarakat lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.
Dengan tingginya konsumsi LPG rumah tangga, keberhasilan konversi menuju energi alternatif seperti CNG akan menjadi salah satu kunci dalam mengurangi beban fiskal. Pemerintah pun menempatkan efisiensi energi dan kemandirian nasional sebagai agenda penting dalam transformasi sektor energi ke depan. (*)
