KABARBURSA COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menghentikan strategi pengeringan likuiditas perbankan yang sebelumnya ditujukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Purbaya memilih untuk mengembalikan dan menambah modal negara di Bank Himbara hingga Rp400 triliun karena teori pengetatan moneter tersebut terbukti memperlambat aktivitas ekonomi sektor riil dan berisiko memicu larinya investor asing (capital outflow).
Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan uji coba kebijakan moneter selama dua minggu terakhir dengan menarik sebagian likuiditas dari bank-bank pelat merah atas permintaan beberapa pihak.
"Anda perhatikan yang kemarin maunya rupiah saingan dengan mengeringnya likuiditas. Itu pasti beredar di sisi perbankan, di pasar-pasar pelaku usaha. Artinya, ekonomi akan melambat. Kalau ekonomi melambat, orang takut, investor keluar gara-gara itu," ungkap Menkeu Purbaya saat menjelaskan alasan pembatalan kebijakan penarikan dana di Kantor Kemenkeu, Jumat, 26 Juni 2026.
Purbaya membeberkan bahwa penarikan dana yang diinstruksikan dua minggu lalu merupakan bagian dari akomodasi terhadap usulan pihak lain yang ingin menyokong rupiah lewat instrumen kelangkaan uang di pasar. Kendati demikian, realita di lapangan menunjukkan perbankan langsung mengering.
"Kita dalam 2 minggu itu menguji beberapa teori. Saya sih percaya teori saya betul, tapi karena ada yang lain, saya ikutin. Ketika hasilnya ini kita balikkan ke teori yang betul. Kalau kita balikkan, fakta ekonomi berarti balik lagi kan, mengalir lagi. Ya orang cenderung invest yang negaranya yang ekonominya menarik. Akibatnya rupiah akan menguat, itu teorinya," bebernya.
Sesuai dengan arahan Presiden, seluruh kebijakan fiskal di hilir perbankan harus difokuskan pada kelancaran dunia usaha tanpa adanya hambatan permodalan.
Melalui keputusan terbaru, struktur penempatan dana pemerintah di Himbara dirombak total dari posisi saat ini Rp170 triliun menuju target agregat Rp400 triliun.
Angka tersebut mencakup pengembalian dana jangka panjang Rp200 triliun, penempatan dana fix akhir tahun Rp100 triliun, dan pos likuiditas fleksibel sebesar Rp100 triliun.
"Jadi begini, Presiden ingin ekonominya kan tetap jalan. Semua gangguan dihilangkan, gitu ya. Mungkin mereka waktu itu nggak mengerti atau sekarang udah mengerti, saya masukkan," pungkas Purbaya.
