Makro 11 Jan 2025 Penulis: Moh. Alpin Pulungan Editor: Tim Editorial

Beberapa Strategi Ekonomi China 2025 untuk Lawan Kebijakan Trump

Beberapa Strategi Ekonomi China 2025 untuk Lawan Kebijakan Trump
Beberapa Strategi Ekonomi China 2025 untuk Lawan Kebijakan Trump

Daftar Isi

  1. 01 1. Subsidi Belanja Barang Baru
  2. 02 2. Tindak Tegas Pejabat Nakal
  3. 03 3. Stimulus Anggaran Tambahan
  4. 04 4. Melindungi Uang Rakyat
  5. 05 5. Narasi Optimisme Ekonomi

KABARBIRSA.COM - Para pemimpin China tengah bersiap menghadapi potensi guncangan ekonomi akibat ancaman tarif tinggi dari Presiden AS terpilih Donald Trump. Untuk memacu perekonomian yang terjebak krisis properti dan tertekan oleh dampak pandemi, Partai Komunis meluncurkan serangkaian kebijakan agar konsumen dan pelaku bisnis lebih giat berbelanja serta mengimbangi pelemahan nilai yuan dan harga saham.

Dilansir dari AP di Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025, berikut daftar strategi utama China melawan kebijakan Trump untuk tahun ini:

1. Subsidi Belanja Barang Baru

China berencana memperluas program subsidi untuk tukar tambah kendaraan lama dan daur ulang peralatan elektronik guna mendorong pembelian model baru yang hemat energi. Sejak Juni tahun lalu, program ini telah menggantikan 6,5 juta kendaraan berbahan bakar fosil dengan mobil listrik dan hybrid.

Menurut pejabat Badan Perencanaan Nasional, penjualan peralatan rumah tangga baru juga mencatat pertumbuhan dua digit dalam beberapa bulan terakhir.

[caption id="attachment_105175" align="alignnone" width="1320"] IMF memproyeksikan peningkatan tajam utang sektor pemerintah China.[/caption]

Kini, subsidi hingga 20 persen dari harga jual akan diberikan untuk belasan jenis peralatan, termasuk perangkat digital seperti ponsel. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk mengganti peralatan pabrik yang sudah usang.

2. Tindak Tegas Pejabat Nakal

Pejabat daerah diberi peringatan keras agar tidak melakukan inspeksi sembarangan yang mengganggu operasional bisnis normal. Wakil Menteri Kehakiman, Hu Weilie, mengatakan larangan tersebut dalam konferensi pers, seperti dilansir media pemerintah pada Selasa, pekan ini.

Kantor Berita Xinhua melaporkan aturan baru ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penyitaan aset tanpa dasar, dan penghentian produksi secara sepihak. Perdana Menteri Li Qiang menegaskan kebijakan ini adalah bagian dari kampanye untuk memperbaiki iklim bisnis di China.

Langkah ini menyusul keluhan puluhan eksekutif telah ditahan dan aset mereka disita oleh pemerintah daerah yang kekurangan dana dan mencoba menekan perusahaan.

3. Stimulus Anggaran Tambahan

Meski belum menggelontorkan stimulus besar-besaran, pemerintah China memilih pendekatan yang lebih terarah dan bertahap. Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Zhao Chenxin, menyatakan pemerintah akan mengumumkan penerbitan obligasi treasury jangka panjang dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk mendanai belanja tersebut.

[caption id="attachment_98261" align="alignnone" width="1420"] Grafik garis menunjukkan pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ke tahun dan kuartal ke kuartal beserta proyeksi untuk kuartal III 2024. Foto: Reuters.[/caption]

Namun, rincian angkanya baru akan diungkap pada pertemuan tahunan legislatif nasional yang dijadwalkan pada awal Maret 2025.

4. Melindungi Uang Rakyat

Bank sentral China menyatakan dalam pertemuan akhir pekan lalu bahwa mereka berkomitmen menjaga nilai yuan tetap stabil dan menenangkan pasar keuangan. Mata uang China, yang dikenal juga sebagai renminbi atau “uang rakyat”, mengalami pelemahan terhadap dolar AS dan beberapa mata uang lainnya sehingga memberi tekanan pada pasar keuangan negara tersebut.

Pasar saham China kembali merosot setelah sempat mengalami kebangkitan singkat pada akhir September, di mana Indeks Shanghai Composite sempat menyentuh hampir 3.700 poin, sebelum turun lagi menjadi sekitar 3.200 poin. Meskipun pelemahan yuan dapat membuat ekspor China lebih kompetitif, hal ini juga berisiko memicu kemarahan mitra dagangnya.

Analis strategi di CICC, Kevin Liu, mengatakan tekanan pelemahan saham China disebabkan oleh data manufaktur yang lemah, indeks dolar yang menyentuh level tertinggi dua tahun, serta bayang-bayang kembalinya Trump ke Gedung Putih.

Dalam upaya menenangkan pasar, bursa saham Shanghai dan Shenzhen menggelar pertemuan akhir pekan dengan investor asing untuk menghimpun opini dan saran perihal pergerakan saham baru-baru ini. Mereka meyakinkan bahwa ekonomi China masih ditopang oleh fondasi yang kokoh dan daya tahan yang kuat.

Bank sentral China juga tengah mempertahankan nilai tukar tengah yuan di posisi 7,19 yuan per dolar AS, meskipun ada tekanan jual yang signifikan. Surat kabar resmi milik bank sentral, Financial News, menyatakan mereka akan menjaga risiko pelemahan nilai tukar yang berlebihan dan mempertahankan stabilitas yuan.

5. Narasi Optimisme Ekonomi

Partai Komunis China sangat membatasi ruang bagi suara-suara kritis, bahkan diskusi seputar kondisi ekonomi semakin diperketat. Pemerintah telah menutup akun media sosial para ekonom yang berani menentang kebijakan mereka sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

Laporan terbaru dari Kantor Berita Xinhua menyerukan pentingnya memastikan “opini publik yang benar” agar sejalan dengan narasi “persatuan dan kemajuan”.

[caption id="attachment_105178" align="alignnone" width="900"] Presiden Tiongkok Xi Jinping tengah berkomunikasi dengan para pekerja saat memeriksa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. selama kunjungannya di Zhengzhou, provinsi Henan, China tengah, 17 September 2019. Foto: Xinhua.[/caption]

Namun, menurut laporan lembaga kajian Rhodium Group, narasi optimisme ekonomi ini justru bisa menutupi kenyataan pahit. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi riil China tahun lalu hanya berada di kisaran 2,4 persen hingga 2,8 persen—jauh di bawah angka resmi sekitar 5 persen.

Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut adalah masalah ekonomi rumah tangga yang menekan daya beli, seperti penurunan harga rumah dan penghasilan yang semakin kecil. Laporan itu juga menyebutkan belum ada kebijakan signifikan yang diumumkan untuk secara drastis mengubah prospek lapangan kerja maupun kenaikan upah.(*)

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Follow KabarBursa di Google News

Dapatkan berita terbaru KabarBursa langsung dari Google News.

Follow Google News

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi. Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.

Jurnalis & Penulis
MO
Ass. Redaktur

Moh. Alpin Pulungan

Lihat Karya Penulis Lainnya

Berita Terkait