KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai, sehingga memicu kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan BGN yang menetapkan penutupan permanen SPPG yang terbukti bertanggung jawab atas KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG,” ujar Charles dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 10 November 2025.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa pasca-insiden KLB keracunan, operasional SPPG yang terlibat harus segera dihentikan. Dadang menekankan bahwa kasus ini merupakan akibat kelalaian serius. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pengarahan dan Evaluasi kepada Kasatpel, Yayasan, dan Mitra Program MBG di DIY, yang digelar di Westlake Resort.
Charles menilai langkah tersebut menandai adanya political will yang kuat dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. “Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah, dan saya mendukung sepenuhnya keputusan BGN terhadap pihak-pihak yang lalai,” tegasnya.
Politisi ini juga menyoroti upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola Program MBG. Salah satunya, melalui penerbitan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban bagi seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, Charles menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap masih sering terjadinya insiden keracunan makanan dalam program MBG di berbagai daerah.
“Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa insiden keracunan makanan masih marak terjadi. Data terbaru menunjukkan hampir 20 ribu anak telah menjadi korban keracunan dalam program ini. Ini merupakan alarm serius yang harus mendapat perhatian penuh,” ujarnya, Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Lebih jauh, Charles menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksana program MBG harus diperketat. Kualitas makanan tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Setiap makanan yang disalurkan harus memenuhi standar keamanan pangan tertinggi, ujarnya.
Charles juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mentolerir kelalaian, terutama dari penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan operasional. Penegakan standar dan pemberian sanksi yang konsisten akan menjadi pesan tegas: Program MBG bukan sekadar distribusi pangan, tetapi intervensi gizi strategis yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh, berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
