KABARBURSA.COM - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menyampaikan sikap optimismenya terhadap perekonomian Indonesia ke depan yang dunilai akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.
BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5 persen dan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7 persen dan 5,1–5,9 persen didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia.
"Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Minggu, 30 November 2025.
Ke depan, BI mencermati lima tantangan global yang perlu diwaspadai. Di antaranya yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihak swasta.
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dalam sinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional.
Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (pro-growth).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (pro-growth).
Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas.(*)
