KABARBURSA.COM – Penggunaan biodiesel selama ini dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadan solar.
Sementara per 1 Juli 2026, penggunaan biodiesel memasuki tahap baru. Dari B40 ke jenis B50 atau memiliki campuran 50 persen sawit dan 50 persen solar. Program implementasi B50 yang bertujuan untuk menyetop impor solar ini, diproyeksikan dapat menekan subsidi energi Rp48 triliun setiap tahunnya.
Namun, pemanfaatan biodiesel pada sektor kendaraan niaga bukanlah solusi paling efektif untuk menekan emisi karbon hingga dampak kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Ilham Rizqian mengatakan, emisi sepanjang siklus hidup biodiesel masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan listrik, terutama pada sektor truk logistik.
Menurutnya, penurunan emisi dari sisi pembakaran memang terjadi ketika kendaraan beralih dari solar konvensional ke biodiesel. Tapi, pengurangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan total emisi yang dihasilkan selama proses produksi bahan bakar.
“Emisi dari pembakarannya memang turun dari kendaraan diesel yang menggunakan biofuel. Tapi emisi yang tidak langsung atau direct land use change (DLUC) sangat besar,” kata Ilham dalam media briefing IESR di Jakarta, Senin 15 Juni 2026.
Ilham menjelaskan, DLUC merupakan emisi yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan untuk memproduksi bahan bakar nabati.
Dalam hal ini, ketika kawasan hutan dibuka untuk perkebunan bahan baku biofuel, karbon yang sebelumnya tersimpan pada vegetasi dan tanah akan terlepas ke atmosfer.
“Untuk memproduksi biofuel, kita perlu mengganti lahan yang tadinya adalah hutan. Karena hutan dipangkas dan digunduli, emisi yang tersimpan di sana lepas ke atmosfer,” ungkapnya.
Berdasarkan perbandingan yang dilakukan IESR terhadap tiga kelas kendaraan berat yakni truk berbobot 10 ton, 26 ton, dan 55 ton, biodiesel B40 dinilai masih menghasilkan emisi siklus hidup yang lebih tinggi dibandingkan teknologi kendaraan listrik.
Ilham menilai tantangan biodiesel juga akan semakin besar apabila Indonesia terus mengandalkan bahan bakar nabati (BBN) hingga beberapa dekade mendatang.
Dalam proyeksi IESR, kebutuhan biofuel pada 2060 dapat mencapai sekitar 260 juta barel minyak ekuivalen.
“Kalau kita masih menggunakan biofuel sampai tahun 2060, kebutuhan produksinya sangat tinggi. Pertanyaannya, kita mau tanam di mana? karena lahan juga dibutuhkan untuk pangan, ekspor, dan kebutuhan lainnya,” sebutnya.
Atas dasar itu, IESR memandang biodiesel belum dapat menjadi jalur utama dekarbonisasi dalam sektor transportasi barang. Menurut Ilham, elektrifikasi kendaraan berat menawarkan potensi pengurangan emisi yang lebih signifikan.
Selain persoalan emisi karbon, IESR juga menyoroti dampak kendaraan diesel terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Truk yang beroperasi di koridor logistik umumnya bergerak dengan kecepatan rendah dan berada lebih lama di sekitar kawasan padat penduduk, sehingga meningkatkan paparan polusi udara.
Dari hasil perhitungan IESR, setiap 10 juta kilometer perjalanan truk dapat mengurangi usia harapan hidup masyarakat yang terpapar polusi sekitar 10 tahun dari 150 warga.
IESR juga memperkirakan keberadaan 100 truk di wilayah padat penduduk dapat memicu sekitar 160 kasus asma kronis di sepanjang koridor logistik akibat paparan emisi kendaraan.
Meski biodiesel mampu menurunkan sebagian dampak kesehatan dibandingkan solar konvensional, penurunannya dinilai masih terbatas.
Ilham lalu menyebut, biodiesel hanya mengurangi kasus penyakit seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dalam skala kecil.
“Biofuel hanya mengurangi beberapa kasus saja. Karena biofuel memproduksi lebih banyak NOx, kasus PPOK dan asma hanya berkurang sekitar 1,2 persen,” katanya.
Dalam pandangan IESR, kendaraan listrik menjadi teknologi yang paling efektif untuk mengurangi emisi sektor logistik.
Namun sayangnya, harga truk listrik saat ini masih terbilang tinggi atau dua hingga tiga kali lipat dari harga truk bermesin konvensional. Karena itu dibutuhkan kepastian insentif pemerintah, model bisnis yang mendukung pengusaha semis seperti skema sewa unit hingga infrastruktur pendukung truk listrik yang memadai.(*)
