KABARBURSA.COM – Saat baru menjabat sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed), Kevin Warsh langsung membawa agenda lama yang selama ini menjadi salah satu gagasan favoritnya. Ia meyakini neraca aset bank sentral Amerika Serikat sudah terlalu gemuk, terlalu besar, dan justru menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
Kini, setelah duduk di kursi tertinggi The Fed, Warsh memiliki kesempatan untuk menguji apakah gagasan itu bisa diterima para pejabat bank sentral lainnya yang selama ini masih menyimpan keraguan.
Pada Kamis, 17 Juni 2026 WIB, Warsh akan menuntaskan rapat perdana Federal Open Market Committee (FOMC) di bawah kepemimpinannya. Pasar memperkirakan suku bunga acuan akan tetap ditahan karena The Fed masih menghadapi tekanan inflasi yang belum sepenuhnya reda.
Meski isu suku bunga masih menjadi perhatian utama, Warsh berpotensi mendapat pertanyaan mengenai masa depan neraca aset The Fed dalam konferensi pers pertamanya setelah rapat berlangsung.
Namun sejumlah pengamat menilai Warsh kemungkinan belum akan terlalu agresif membahas agenda tersebut. Selain kondisi ekonomi yang masih menantang, perdebatan mengenai neraca aset The Fed juga dikenal rumit dan membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesepakatan.
Mantan Presiden Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, menilai pengurangan besar-besaran neraca aset kemungkinan baru menjadi cerita untuk periode 2027 hingga 2028.
“Prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama,” kata Dudley, dikutip dari Reuters, Kamis.
Menurutnya, The Fed harus lebih dulu membangun konsensus internal sekaligus mengubah berbagai aturan likuiditas agar bank sentral dapat memegang obligasi lebih sedikit tanpa kehilangan kendali terhadap suku bunga jangka pendek.
Dalam sidang konfirmasi pada April lalu, Warsh secara terbuka mengkritik kebijakan pembelian aset yang selama bertahun-tahun dilakukan The Fed. Ia menilai langkah tersebut membuat bank sentral terlalu terlibat dalam urusan politik dan kebijakan publik yang seharusnya menjadi wilayah pejabat terpilih.
Warsh juga menilai kepemilikan obligasi dalam jumlah besar telah menyulitkan pengelolaan kebijakan moneter. “Kepemilikan aset The Fed telah menimbulkan cukup banyak kerugian,” ujar Warsh.
Ia bahkan berjanji akan bekerja sama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mengecilkan ukuran portofolio aset bank sentral.
Analis LH Meyer, Derek Tang, menilai gagasan Warsh mencerminkan kekhawatiran yang cukup umum di kalangan Partai Republik.
“Hal itu mencerminkan kekhawatiran umum, terutama di kalangan Partai Republik, bahwa terlalu banyak kewenangan dalam mengatur likuiditas keuangan berada di tangan The Fed, bukan di Departemen Keuangan atau lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat yang dipilih langsung rakyat,” kata Tang.
Sejak krisis keuangan global 2007 hingga 2009, The Fed berkali-kali membeli obligasi pemerintah dan surat berharga berbasis kredit perumahan dalam skala besar untuk menstabilkan pasar keuangan. Kebijakan itu juga digunakan untuk memperkuat efektivitas suku bunga sebagai instrumen utama bank sentral.
Akibatnya, neraca aset The Fed melonjak drastis. Sebelum krisis keuangan global, total aset bank sentral bahkan belum mencapai USD1 triliun (sekitar Rp17 kuadriliun). Angka tersebut kemudian membengkak hingga mencapai sekitar USD9 triliun (sekitar Rp153 kuadriliun) pada pertengahan 2022.
Setelah program pengurangan aset berjalan, nilai tersebut turun menjadi sekitar USD6,7 triliun (sekitar Rp113,9 kuadriliun). Meski demikian, dalam beberapa bulan terakhir neraca aset kembali bertambah secara terbatas karena penyesuaian teknis guna memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai.
The Fed juga tengah berupaya mengubah komposisi asetnya agar lebih banyak berisi surat utang berjangka pendek dan lebih selaras dengan struktur pasar obligasi pemerintah AS secara keseluruhan.
Di tengah perdebatan tersebut, mulai muncul pandangan bahwa neraca aset dapat diperkecil melalui perubahan aturan likuiditas perbankan.
Gubernur The Fed Christopher Waller memperkirakan langkah tersebut bisa memangkas aset hingga USD500 miliar (sekitar Rp8.500 triliun). Sementara Dudley menilai pemangkasan berpotensi mencapai USD1 triliun (sekitar Rp17.000 triliun).
Meski begitu, angka tersebut tetap membuat ukuran neraca The Fed jauh lebih besar dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia pada 2020.
Para pendukung pengurangan aset berpendapat kepemilikan obligasi pemerintah dan surat berharga berbasis hipotek dalam jumlah besar telah mengganggu mekanisme pasar. Selain memengaruhi harga surat utang, kondisi itu juga berdampak terhadap biaya pembiayaan pemerintah dan membuat The Fed berada dalam posisi merugi.
Di sisi lain, terdapat risiko baru apabila likuiditas yang disimpan perbankan terlalu banyak dikurangi. Kemampuan bank menghadapi tekanan pasar bisa menurun sehingga mereka justru semakin bergantung pada fasilitas darurat yang disediakan The Fed.
Ekonom global PGIM sekaligus mantan pejabat The Fed dan Departemen Keuangan AS, Daleep Singh, mengakui ada manfaat apabila peran pemerintah di pasar keuangan bisa diperkecil.
“Jika kita dapat mengurangi jejak pemerintah di pasar swasta, tentu itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya tanpa memicu risiko terhadap stabilitas keuangan, dan sampai sekarang belum pernah ada jawaban yang benar-benar memuaskan untuk pertanyaan itu,” ujar Singh.
Ia memperkirakan kombinasi perubahan aturan likuiditas dan sejumlah penyesuaian lain berpotensi memangkas neraca aset hingga USD1,5 triliun (sekitar Rp25.500 triliun).
Profesor Universitas New York, Richard Berner, juga memahami kekhawatiran bahwa kepemilikan aset The Fed yang terlalu besar dapat mengganggu sinyal harga pasar. Namun ia mengingatkan bahwa pengurangan aset tidak akan mudah dilakukan.
“Saya bersimpati terhadap kekhawatiran bahwa kepemilikan aset The Fed dalam jumlah besar mendistorsi sinyal harga pasar. Namun kecuali sistem operasional pengelolaan suku bunga dan likuiditas pasar diubah, akan sulit mengurangi neraca aset tanpa menciptakan konsekuensi besar di pasar uang,” kata Berner.
Sementara itu, banyak ekonom dan pejabat The Fed tetap membela sistem cadangan likuiditas yang saat ini berlaku. Mereka menilai sistem tersebut terbukti efektif menjaga kendali terhadap suku bunga acuan sekaligus memastikan stabilitas pasar keuangan.
Karena itu, meskipun Warsh kini memegang kendali tertinggi, bukan berarti ia bisa langsung memangkas aset sesuka hati. Tanpa perubahan besar terhadap aturan likuiditas, pengurangan aset yang terlalu agresif justru berisiko mengganggu mekanisme pengendalian suku bunga yang selama ini dijalankan bank sentral.
Bahkan pada akhir tahun lalu, kekurangan likuiditas sempat memaksa The Fed kembali membeli surat utang jangka pendek untuk menambah uang tunai di pasar.
Lembaga riset Wrightson ICAP menilai keputusan terbaru The Fed yang masih melanjutkan pembelian teknis untuk pengelolaan cadangan menunjukkan isu neraca aset belum menjadi prioritas mendesak.
“Tidak pernah terlihat kemungkinan besar Ketua Warsh akan langsung mengubah arah portofolio The Fed sebelum rapat FOMC pertamanya. Namun tetap melegakan melihat sinyal bahwa semuanya masih berjalan seperti biasa,” tulis Wrightson ICAP.(*)
