KABARBURSA.COM — Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, secara terbuka menyebut target lompatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang sebesar 8 hingga 9 persen pada tahun 2029 sebagai sebuah mission impossible alias misi yang mustahil. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa membalikkan ketidakmungkinan tersebut menjadi realitas fiskal daerah adalah tugas utama kepemimpinan saat ini.
Pernyataan berani itu dilemparkan Dony saat membuka Forum Ekonomi Regional Jawa Barat (FERJB) 2026 di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 23 Juni 2026. Menurutnya, modal pertumbuhan ekonomi Sumedang yang saat ini bertengger di angka 5,79 persen—berada jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,1 persen—belum membuat otoritas daerah berpuas diri.
"Pertumbuhan ekonomi menembus 5,79 persen dan itu berada di atas rata-rata nasional 5,1 persen. Dan kami belum puas dengan angka itu. Di 2029, minimal pertumbuhan 8 hingga 9 persen. Ini mission impossible, tidak mungkin Bapak-Ibu. Tetapi tugas pemimpin adalah mewujudkan yang tidak mungkin menjadi mungkin," tegas Bupati Dony di hadapan forum yang mengusung tema "Membangun Ekonomi Digital Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal" tersebut.
Lompatan target yang dibidik Dony tersebut berhadapan langsung dengan realitas aliran modal dan serapan kerja riil di lapangan. Secara regional, investasi tahunan (year-on-year) Jawa Barat memang melesat ke angka Rp296,8 triliun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kendati demikian, Dony memberikan catatan kritis bahwa masifnya angka investasi tersebut belum berbanding lurus dengan pemangkasan angka pengangguran secara drastis.
"Investasi Jawa Barat year-on-year melompat ke Rp296,8 triliun, dan investasi tertinggi di Indonesia. Seharusnya investasi sebesar itu pengangguran penduduknya harus bisa sampai 1 persen. Sekarang masih positif 6,64 persen," urai Dony.
Merujuk pada data BPS per Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tingkat provinsi masih berada di angka 6,64 persen atau setara 1,79 juta orang, dengan struktur pekerja didominasi sektor informal sebesar 55,80 persen. Sementara itu, total investasi kumulatif di Kawasan Metropolitan Rebana baru menyentuh Rp36,67 triliun dan menciptakan sekitar 86.000 lapangan kerja.
Bagi Sumedang, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat masterplan jangka panjang mematok target serapan hingga 1,8 juta tenaga kerja di koridor industri Rebana, bahkan diproyeksikan mencapai 4,39 juta lowongan baru pada tahun 2030 lewat efek domino ekonomi multiplier effect. Dengan sisa waktu kurang lebih 4,5 tahun lagi, realisasi serapan saat ini yang baru menyentuh kisaran 2 persen dari target total menjadi tolok ukur beratnya akselerasi yang harus dikejar daerah.
Mengatasi Tantangan Mismatch SDM di Sumedang
Akselerasi penyerapan tenaga kerja formal di industri berteknologi tinggi (high-tech)—seperti pabrik kendaraan listrik BYD di Subang Smartpolitan yang membidik 6.500 pekerja di tahun 2026—mengalami kendala berupa ketidakcocokan (mismatch) struktural kualitas SDM lokal.
Profil angkatan kerja regional saat ini masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar (SD ke bawah) sebesar 37,92 persen, sedangkan lulusan universitas hanya berada di angka 8,91 persen. Kurikulum pendidikan formal yang masih bersifat supply-driven serta rendahnya rata-rata lama sekolah di wilayah penyangga—seperti Subang yang berada di angka 7,2 tahun—membuat rantai pasok tenaga kerja lokal berisiko kalah saing dengan tenaga kerja luar daerah.
Berdasarkan potret sebaran investasi Triwulan I (Q1) 2026 di koridor Rebana, posisi Kabupaten Sumedang berada pada kuadran papan bawah-tengah dengan capaian Rp902 miliar. Angka tersebut berada di bawah Kabupaten Cirebon (Rp1,449 triliun), Kabupaten Subang (Rp1,387 triliun), Kabupaten Majalengka (Rp996 miliar), dan Kabupaten Indramayu (Rp993 miar). Guna menjaga daya tarik bagi pemodal global, aspek efisiensi biaya upah dioptimalkan di mana nilai upah minimum (UMR) Kabupaten Sumedang yang berada di kisaran Rp3,6 juta dinilai masih sangat kompetitif dibandingkan kawasan matang seperti Bekasi yang telah menembus Rp6 juta lebih.
Menyadari keterbatasan posisi dalam kontestasi industri manufaktur berat, Bupati Dony merancang rekayasa ulang potensi fiskal daerah dengan memaksimalkan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi komoditas lokal. Sektor ekonomi kreatif Jawa Barat sendiri memiliki pasar raksasa dengan kontribusi mencapai Rp310 triliun terhadap PDB nasional dan ditopang 6,24 juta tenaga kerja kreatif.
Sumedang memosisikan diri sebagai penggerak utama lewat modal digital yang kuat, terbukti dengan raihan Skor 4,04 pada BRIN Indeks Daya Saing Daerah yang menempatkannya di Peringkat 1 Jawa Barat. Langkah taktis ini diambil untuk menghentikan kebocoran modal akibat maraknya hasil pertanian dan bahan baku lokal Sumedang yang selama ini dijual mentah tanpa nilai tambah ke luar daerah.
Melalui implementasi "Ekonomi Digital Berbasis Budaya", Pemkab Sumedang meluncurkan empat intervensi terpadu: pendirian Rumah Kemas untuk modernisasi standar produk retail dan QRIS, penyediaan Gerai UMKM di area tol dan wisata, masifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pembiayaan perbankan, serta kewajiban penyerapan bahan baku dari petani dan peternak lokal melalui Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat dukungan stimulus fiskal berkisar Rp50 triliun hingga Rp119 triliun di tingkat regional.
Pembangunan infrastruktur fisik seperti Creative Center Sumedang dan Geo-theater Rancakalong didesain bukan sebagai tempat tontonan pasif, melainkan wadah kapital produktif bagi seniman dan masyarakat adat sebagai aktor ekonomi utama. Strategi ini didasarkan pada perhitungan luhur budaya Sunda yang menyinkronkan aktivitas ekonomi dengan ekologi dan filosofi alam.
"Kita sinkronkan ekonomi kita dengan budaya ... Karena budaya itu memperhatikan perhitungan di jualan. Bagaimana hubungan manusia dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan mataharinya... Filosofis dari budaya luar biasa," kata Dony.
Langkah digitalisasi ini dinilai krusial mengingat data menunjukkan 90 persen akses TIK masyarakat saat ini sudah aktif di platform media sosial. Melalui FER Jawa Barat 2026, Pemkab Sumedang mengandalkan sinergi Pentahelix untuk menggeser kapasitas digital tersebut dari fungsi konsumsi menjadi fungsi produktif pasar.
Target akhirnya adalah mentransformasi struktur ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumedang. (*)
