KABARBURSA.COM - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menorehkan berbagai catatan di bidang pangan dalam setahun kepemimpinan.
Pengamat ekonomi pertanian, Khudori mengatakan secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usahatani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa. Pertama adalah, membentuk 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP).
"Bukan hanya diandaikan menyediakan input produksi dan menampung hasil-hasil produksi pertanian, KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani," ujar dia dalam keterangan tertulis yang didapat Kabarbursa.com, Senin, 20 Oktober 2025.
Kedua, menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan penyalurannya dipermudah. Khudori menyebut, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas tinggal beberapa biji. Menurutnya, ini untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.
Yang ketiga, Khudori membeberkan terkait pemerintah pusat bisa mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah.
Kemudian yang keempat adalah menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.
"Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses," jelasnya.
Lebih jauh Khudori menyampaikan, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan. Dalam perjalanannya, ia menyebut swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2029 kemudian diubah untuk bisa dicapai secepat-cepatnya.
"Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984," kata dia.
Untuk mencapai swasembada beras, Khudori menuturkan di pusat Soeharto membentuk Sekretariat Bimas. Pengorganisasian Bimas tersentral dipimpin langsung oleh Presiden. Untuk mendukung produksi padi dibangun pabrik pupuk dan benih BUMN, membenahi Bulog, membangun litbang pertanian, dan menggalakkan penyuluhan.
Satu hal yang patut dicatat, kata dia, keberhasilan orde baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum revolusi hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik.
"Seperti pembangunan irigasi, jalan desa dan pertanian, pabrik pupuk, industri benih, riset hingga penyuluhan," jelasnya.
Saat ini lingkungan strategis sudah jauh berubah. Khudori bilang, sejak otonomi daerah pada 2001, pusat harus berbagai kewenangan dengan daerah. Meski ada gejala resentralisasi dalam beberapa tahun terakhir, tapi sulit membayangkan akan terjadi sentralisme seperti di era Orde Baru.
"Sampai saat ini juga belum ada lompatan inovasi dan terobosan teknologi. Yang mengenaskan, investasi publik di sektor pertanian terus menurun," ujarnya.
Lebih jauh Khudori mencatat, sejak dilantik sampai saat ini Prabowo dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih belum pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan swasembada pangan.
"Apakah swasembada pangan diterjemahkan dalam swasembada komoditas, seperti era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, ada sekian komoditas yang ditargetkan swasembada. Atau swasembada berbasis gizi: swasembada karbohidrat, swasembada protein, swasembada lemak. Sumber karbohidrat bisa dari pangan apa saja," ungkapnya.(*)
