KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengeluhkan besarnya pagu anggaran yang diberikan kepada kementeriannya. Ia menyebut pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp505,9 miliar untuk mendukung program-program kementerian tersebut.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menyoroti perbedaan besaran anggaran antara kementeriannya dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Zulhas mengungkapkan usulan anggaran kementeriannya lebih kecil dibandingkan dengan yang diajukan oleh Cak Imin.
"Masih tinggi Cak Imin. Ya sesuai suara (partai pendukung) juga sebetulnya. Jadi saya di bawah Cak Imin itu. Kami butuh kurangnya Rp505,9 (miliar)," kata Zulhas dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Zulhas mengaku, suntikan anggaran dibutuhkan untuk menunjang sarana-prasarana Kemenko Bidang Pangan. Saat ini, ia mengaku belum mendapat kantor yang definitif dan kendaraan dinas yang diproyeksikan akan diperoleh pada Januari 2025. "Ada empat Deputi kami. Tentu ada sesarana-prasarana. Kemudian kami akan siap dashboard mengenai anggaran di bidang kami. Ini kami akan monitor," ungkapnya.
[caption id="attachment_103494" align="alignnone" width="1600"]
Rapat Banggar DPR RI dengan sejumlah Menko Merah Putih. Foto: Tangkapan layar TVR Parlemen[/caption]
Ia menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk Kemenko Bidang Pangan sebesar Rp139,5 triliun yang tersebar di kementerian-kementerian teknis, seperti bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
"Total anggaran kami Rp139,5, tersebar di kementerian itu Rp139,5 triliun. Itu ada di dana desa Rp16 triliun, ada di irigasi Rp12 triliun. Itu Pak, kami bikin dashboard. Mudah-mudahan kami bulan depan sudah selesai. Kami nanti punya dashboard, kita follow the money, uang ini kemana," jelasnya.
Jika hal itu berjalan dengan baik, Zulhas meyakini tahun depan Indonesia tidak lagi bergantung pada beras impor. Begitu juga dengan program-program Kementerian teknis di bawah Kemenko Bidang Pangan, koordinasi yang terjalin baik akan secara otomatis menurunkan jumlah impor pangan.
Ia pun berharap usul tambahan anggaran bisa disetujui Banggar DPR RI. Zulhas mengatakan Kemenko Bidang Pangan membutuhkan tambahan anggaran Rp550 miliar. "Mohon, Pak Ketua (Banggar, Said Abdullah), para Ketua, jangan dipotong, Pak. Ini nasib kita di sini, Pak Menko. Jangan dipotong, Pak," ucapnya.
Optimis Bisa Swasembada
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga mengaku diberi amanah untuk menunjang swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menargetkan Indonesia swasembada pangan di tahun 2027. "Apakah bisa? Saya bilang bisa," tegasnya.
Kendati begitu, Zulhas mengaku perlu keberpihakan politik dari Banggar DPR RI untuk mendukung penambahan anggaran. Dengan tambahan anggaran, ia meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan, paling tidak untuk komoditas beras.
"Tentu target kita jelas, swasembada pangan tahun 2027. Minimal, satu, beras, Pak. Kedua, jagung. Gula (sedang) menuju," ungkapnya.
Tantangan Swasembada Pangan
Saat ini, Zulhas juga mengaku tidak mudah meningkatkan produksi pangan. Pertama, karena terjadinya perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang menyebabkan produksi terus menurun di bidang pangan.
"Perubahan iklim, kondisi ekonomi global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembang teknologi, peningkatan jumlah penduduk," katanya.
Sedangkan dalam hal birokrasi, Zulhas menyebut sektor pertanian tidak terjalin kolaborasi dengan baik kendati ada Kementerian Pertanian. Begitu pun dengan Perum Bulog, tanpa sinergi yang baik, penyerapan hasil panen petani akan menjadi sulit.
"Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi, Dia juga tidak bisa. Sekarang sudah ada bidang pangan, ada BUMN, BUMN itu menyangkut Bulog yang membeli hasil gabah, hasil jagung. Kalau tidak dibeli, ya, tentu petani juga produksinya akan kusut," kata Zulhas.
Di sektor pupuk, Zulhas mengaku sudah banyak regulasi yang dibenahi. Kemenko Bidang Pangan sebelumnya telah memangkas 147 regulasi yang dianggap menghambat akses pupuk bersubsidi.
Pun begitu juga ihwal lahan hutan, di mana terletak irigasi di dalamnya. Kendati membangun bendungan, Zulhas menyebut irigasi tidak berjalan bersifat tersier bukan sekunder. "Irigasi yang tidak ada, itu juga tidak meningkatkan produktivitas," kata dia.
Zulhas juga mengeluhkan tidak adanya riset mengenai bibit lantaran lembaga riset yang secara keseluruhan dinaungi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada kondisi ini, ia menyebut kementerian teknis terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan riset.
"Sehingga bibit kita sekarang sudah hampir 15 tahun, 10 tahun tidak ada yang baru. Sehingga produktivitasnya rendah. Orang bisa 8 ton, kita 4, 5, 6 ton," katanya.(*)
