KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP dan Danantara Indonesia meninjau lokasi pembangunan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi berada di kawasan yang memiliki akses transportasi intermoda, memudahkan mobilitas masyarakat dan pengembangan wilayah.
Tinjauan ini merupakan tahap awal Program 3 Juta Rumah, prioritas Presiden untuk percepatan pembangunan hunian. Di atas lahan tersebut, nantinya akan dibangun kawasan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Setelah tinjauan, Kementerian PKP dan Danantara akan mematangkan konsep pembangunan dan skema pengembangan kawasan hunian. Langkah ini mencakup mekanisme penentuan harga, kriteria kepemilikan, dan konsep pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menekankan, tinjauan lokasi menjadi awal kolaborasi terencana dan berkelanjutan. “Sesuai arahan bapak Presiden, penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas utama,” ujar Rosan dalam siaran persnya, Minggu, 8 Maret 2026.
Rosan menambahkan, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan sektor usaha memastikan skema kepemilikan, harga, dan pembangunan matang. “Kolaborasi ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau,” pungkas Rosan.
Lokasi Hunian MBR Lahan Sengketa?
Beberapa waktu lalu, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Corporate Secretary LPCK, Peter Adrian, mengatakan perseroan tengah menelaah rencana pembangunan rumah susun subsidi tersebut. Ia menegaskan, seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
“Sejauh ini, tidak ada kewajiban hukum yang menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” ujar Peter, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa tidak ada aset proyek Meikarta yang pernah atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau dua lokasi calon pembangunan rusun subsidi di Meikarta, yakni di Desa Cibatu, Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Cikarang Pusat. Setiap lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare.
Maruarar menilai lokasi ini strategis karena dekat dengan kawasan industri dan memiliki akses transportasi yang memadai. Pemerintah merencanakan pembangunan 18 tower rumah susun lengkap dengan fasilitas pendukung, termasuk sekolah, klinik, ruang terbuka hijau, dan sarana olahraga.
“Pembangunan akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan, termasuk memastikan lahan yang digunakan bukan lahan sawah,” kata Maruarar. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mempercepat realisasi program ini.(*)
