KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan dapat diakses dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Di saat yang sama, upaya sistematis terus digencarkan untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi melalui peningkatan kapasitas kilang domestik.
“Ketahanan energi tidak semata berbicara tentang ketersediaan pasokan. Ada dimensi kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional di dalamnya. Pemerintah berkomitmen menjaga agar energi tetap tersedia sekaligus terjangkau,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Jakarta, Rabu 14 April 2026.
Dalam kerangka memperkuat fondasi energi nasional, Bahlil mengungkapkan langkah strategis berupa substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Inisiatif ini dirancang sebagai alternatif jangka panjang, meski menuntut investasi besar dan proses yang tidak instan.
Ia juga memaparkan capaian pemerintah dalam menekan impor energi. Peningkatan kapasitas kilang dalam negeri—termasuk proyek di Balikpapan—serta implementasi program biodiesel telah membawa Indonesia pada titik penting: penghentian impor solar.
Namun demikian, pekerjaan belum usai. “Ketergantungan masih terjadi pada komoditas bensin dan LPG yang sangat dipengaruhi dinamika pasar global,” kata Bahlil.
Pemerintah, lanjutnya, terus merumuskan langkah-langkah strategis guna menjaga kesinambungan pasokan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Tekanan global menjadi variabel yang tak bisa diabaikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi domestik baru berkisar 605 ribu barel per hari—sebuah disparitas yang mencerminkan tantangan struktural.
“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari dipasok dari luar negeri. Sekitar 20 hingga 25 persen melewati Selat Hormuz, jalur strategis yang kini dibayangi ketegangan geopolitik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan implementasi campuran kelapa sawit sebesar 50 persen dalam bahan bakar jenis solar mulai 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
Langkah ini diproyeksikan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian rantai pasok energi global. Sebuah strategi antisipatif di tengah lanskap energi dunia yang kian volatil.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi hingga Rp48 triliun.
Ia memastikan kesiapan Pertamina dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tidak ada ruang untuk penundaan.
Lebih jauh, penerapan B50 diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun—sebuah langkah progresif menuju kemandirian energi yang lebih berkelanjutan.(*)
