KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya reformasi
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang bersifat inklusif dan berorientasi semangat kebersamaan antarnegara anggota. Kedua hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan besar yang tengah dihadapi sistem perdagangan multilateral.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan krisis global saat ini telah mengikis kepercayaan terhadap peran WTO. Menurutnya, banyak pihak menilai bahwa lembaga ini sudah tidak relevan, padahal masalah utamanya justru terletak pada perbedaan mendasar antaranggota.
"Untuk itu, diperlukan reformasi WTO yang bersifat inklusif dan berorientasi semangat kebersamaan antarnegara anggota," ujar dia dalam keterangannya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Budi menilai reformasi WTO perlu dimaknai secara luas. Hal itu tidak hanya sebagai upaya perbaikan kelembagaan, tetapi juga pembaruan aturan dan proses negosiasi agar lebih adaptif terhadap tantangan global.
“Bagi setiap anggota, reformasi WTO memiliki makna berbeda. Selain perbaikan institusi, reformasi juga mencakup peningkatan seluruh fungsi WTO,” terangnya.
Budi juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip pengambilan keputusan berbasis konsensus sembari mencari cara menghindari kebuntuan prosedural. Ia mengusulkan agar setiap negara mencatat secara terbuka kepentingan nasional yang menjadi dasar penolakan suatu
konsensus. Hal ini dapat mencegah tindakan penghalangan yang bersifat taktis atau tidak substantif.
Terkait mekanisme penyelesaian sengketa, Budi menyebutk sejumlah kasus formal yang diajukan ke WTO justru meningkat dibanding tahun sebelumnya.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem multilateral masih mampu bekerja bahkan dalam kondisi yang melemah. Oleh karena itu, reformasi sistem penyelesaian sengketa perlu segera dituntaskan agar dapat diterima seluruh anggota," tambahnya.(*)
