KABARBURSA.COM — Nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kembali jadi sorotan publik. Kali ini soal tudingan kepemilikan saham di sejumlah perusahaan yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial, mulai dari Toba Pulp Lestari hingga proyek nikel di Morowali.
Dalam sebuah video yang diperoleh KabarBursa dan telah tayang di Reels Instagram @kabarbursacom, Luhut membantah keras tudingan tersebut. Ia bahkan menarik garis sejarah panjang, sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk menegaskan posisinya terhadap industri kehutanan di Tapanuli.
Luhut mengaku pernah secara langsung mengusulkan penutupan Indorayon, nama lama PT Toba Pulp Lestari, ketika situasi ekonomi nasional tengah goyah. Namun keputusan tersebut tak bertahan lama karena tekanan lobi yang kuat.
“Nah, waktu zamannya Gus Dur itu saya usulkan langsung, setelah pulang dari situ, jadi kita suspend aja, kita tutup aja (Indorayon). Waktu itu banyaklah ramai bahwa ekonomi juga gak baik, sehingga waktu itu sempat kalau saya enggak keliru itu ditutup sementara. Tapi perjalanan waktu itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa, sehingga bukalah itu,” ujar Luhut.
Ia menilai pembukaan kembali pabrik tersebut berdampak besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli. Bahkan, menurutnya, jejak kerusakan itu bisa dilihat secara jelas melalui data citra satelit.
“Dan situlah menurut saya pemotongan kayu… kalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini. Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang aja yang ngontrol hampir 200.000 hektar tanah di sana? Ya enggak benarlah," jelas Luhut lantang.
Luhut juga menyoroti praktik ekonomi yang menurutnya timpang, ketika kekayaan alam Indonesia dinikmati segelintir orang yang justru tidak tinggal di dalam negeri. “Saya setuju banget dengan Presiden itu. Orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar, apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,” ujarnya.
Meski mendukung penertiban pengelolaan sumber daya alam, Luhut mengingatkan agar kritik dan tuduhan disampaikan dengan basis data, bukan asumsi. Ia menyayangkan tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti dan menyebutnya tidak pantas.
Pada bagian paling tegas, Luhut secara langsung membantah tudingan kepemilikan saham yang selama ini dialamatkan kepadanya. Ia menantang pihak-pihak yang menuduh untuk menunjukkan bukti konkret.
“Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara. Ya itulah sampai hari ini milik saya," kata Luhut.
Ia juga menepis tudingan kepemilikan saham di sektor yang berada dalam lingkup kewenangannya saat menjabat. Luhut mengaku jengkel karena tuduhan tersebut, menurutnya, sudah menyentuh persoalan harga diri. “Saya punya saham katanya di sana, tidak ada. Tunjukkan, bawa kemari, maaf saya agak jengkel ini karena menurut saya ini sudah menyangkut dignity,” ujar Luhut
Ia menegaskan tidak pernah memiliki saham di perusahaan tambang nikel yang izinnya berada di bawah kewenangannya ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Saya tidak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves,” kata Luhut.(*)
