KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang berpotensi memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha maupun investor. Menurutnya, kebijakan yang tidak ditopang regulasi matang dapat memantik capital flight atau perpindahan modal ke negara lain.
Firman menilai pembangunan ekonomi nasional tidak mungkin hanya bertumpu pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pandangannya, sektor swasta dan investasi memiliki posisi krusial sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional,” ujar Firman.
Ia juga menegaskan bahwa Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah semestinya dilibatkan dalam setiap formulasi kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, problem utama bukan berada pada pelaku usaha, melainkan lemahnya fungsi pengawasan serta implementasi kebijakan di lapangan.
“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian semuanya diambil alih,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Firman turut menyoroti wacana penerapan kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy. Ia menilai langkah tersebut memang bertujuan memperkuat kendali pemerintah terhadap komoditas strategis, namun tetap harus dibarengi fondasi regulasi yang solid agar tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Chile yang dinilai relatif berhasil menerapkan model serupa karena memiliki struktur tata kelola yang lebih sederhana dibanding Indonesia. Sebaliknya, Venezuela disebut menjadi contoh kegagalan akibat lemahnya kesiapan sistem ekonomi dan regulasi.
“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan,” jelasnya.
Firman mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional. Ia khawatir situasi tersebut justru mendorong pelaku usaha mengalihkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih stabil dan ramah terhadap dunia usaha.
Menurutnya, sektor kelapa sawit menjadi salah satu industri strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Ia menilai negara lain seperti Malaysia bahkan mulai bergerak lebih progresif karena memiliki regulasi perlindungan industri sawit yang lebih kuat dan konsisten.
“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia,” pungkasnya.(*)
