KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendesak Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk memperluas edukasi dan sosialisasi pemanfaatan bioetanol.
Langkah hilirisasi energi nabati ini diusulkan untuk mengoptimalkan jaringan Koperasi Merah Putih di tingkat desa guna memacu kemandirian energi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
DPR menilai Koperasi Merah Putih memiliki infrastruktur sirkular ekonomi yang kuat untuk menggerakkan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) dari tingkat tapak, mulai dari penyerapan komoditas hijau hingga pengolahan limbah domestik.
"Kita punya Koperasi Merah Putih yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun ekosistem energi baru terbarukan. Sebagai contoh, di desa-desa itu banyak minyak jelantah ya. Bagaimana minyak jelantah ini dirubah, manfaatnya menjadi untuk avtur. Kemudian Koperasi Merah Putih juga bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekosistem bio-energi seperti PLTS, Bu. Kemudian kita rubah sampah-sampah ini, sampah-sampah ini kita rubah, bisa menjadi energi," ujar Rokhmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Kamis, 4 Juni 2026.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X ini menegaskan, akselerasi ekosistem bioetanol dan EBT memerlukan kerja sama lintas instansi yang solid. Sinergi ini harus melibatkan Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, serta PT PLN (Persero).
Guna memuluskan target bauran energi tersebut, Fraksi Partai Gerindra siap memasang badan untuk memberikan jaminan dari sisi pagu anggaran di parlemen.
Langkah ini dinilai mutlak untuk mengamankan ketahanan energi nasional yang menjadi visi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi saya mengharapkan kolaborasi Dirjen Gatrik, PLN, dan Dirjen Energi Baru Terbarukan supaya menggandeng Koperasi Merah Putih. Kalau ibu butuh dukungan anggaran, kami Fraksi Partai Gerindra siap, karena energi adalah untuk masa depan bangsa dan negara, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo," tegas Rokhmat.
Di samping urusan energi hijau, Rokhmat juga melayangkan catatan kritis kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.
PLN diminta waspada dan melakukan mitigasi risiko yang ketat terhadap keandalan infrastruktur kelistrikan (power grid) nasional, terutama di pusat ekonomi seperti Jakarta serta daerah pinggiran yang rawan pemadaman.
DPR menginstruksikan korporasi setrum pelat merah tersebut untuk mengaudit kelayakan aset-aset kelistrikan penting yang sudah memasuki usia usang (aging asset) agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi ke konsumen.
"Selanjutnya kepada Pak Dirut, PLN, kami berpesan, Pak hati-hati Jakarta ya Pak, jangan sampai terjadi masalah, terutama gardu induk yang usianya sudah tua-tua Pak. Kemudian trafo-trafo saya titip, dan terutama juga di dapil saya di Kuningan Ciamis Banjar Pangandaran," pungkas Rokhmat.(*)
