KABARBURSA.COM — Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, memandang penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz sebagai sinyal eskalasi yang tidak bisa dipandang enteng. Bukan sekadar dinamika kawasan. Kawasan itu merupakan simpul vital energi global—arteri sempit yang mengalirkan denyut ekonomi dunia.
“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.
Merujuk data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen suplai minyak global saban hari melintasi perairan tersebut. Angka yang impresif. Gangguan sekecil apa pun berpotensi memantik volatilitas harga minyak mentah dunia—dan pada akhirnya merambat ke sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada pada posisi yang rentan. Lonjakan harga minyak global, kata dia, dapat mengerek beban subsidi energi, menekan APBN, menggoyang nilai tukar rupiah, hingga memicu inflasi domestik. Efeknya berlapis. Dan tidak sederhana.
“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Amelia mendesak pemerintah segera merumuskan langkah antisipatif yang terkoordinasi lintas kementerian. Sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dinilai esensial untuk meredam potensi guncangan fiskal maupun moneter akibat fluktuasi harga minyak. Pada saat yang sama, pengamanan cadangan energi nasional—termasuk optimalisasi stok operasional BBM serta stabilitas distribusi domestik—menjadi agenda mendesak.
Lebih jauh, diversifikasi sumber pasokan energi dipandang krusial. Baik melalui kontrak jangka panjang maupun eksplorasi rute distribusi alternatif, langkah tersebut diperlukan guna mereduksi ketergantungan pada kawasan yang tengah dilanda konflik. Pemerintah juga diingatkan untuk menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk melakukan penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan.
Di ranah internasional, ia mendorong diplomasi yang aktif dan terukur, baik melalui kanal bilateral maupun forum multilateral, demi menjaga stabilitas kawasan serta memastikan kebebasan navigasi sesuai koridor hukum internasional. “Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
