KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mempertanyakan sejauh mana perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar diarahkan untuk terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program strategis nasional tersebut memiliki perputaran anggaran yang sangat besar sehingga semestinya mampu menjadi episentrum penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya bagi sektor UMKM di berbagai daerah.
Ia menilai peningkatan jumlah UMKM yang terlibat dalam program MBG sejauh ini masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah UMKM yang masuk dalam rantai program tersebut meningkat dari sekitar 16.600 pelaku usaha pada 2025 menjadi sekitar 57.600 UMKM pada 2026. Kendati mengalami kenaikan, angka tersebut dinilai belum proporsional dengan besarnya anggaran negara yang beredar dalam program MBG.
Karena itu, Yoyok mendorong Kementerian UMKM agar lebih agresif membuka akses UMKM ke rantai pasok program MBG. Ia menegaskan bahwa secara logika ekonomi, para pelaku usaha tentu akan bergerak menuju sektor yang memiliki perputaran dana besar dan pasar yang luas.
“Kalau cara berpikir pedagang, di mana ada pasar dan uang beredar dalam jumlah besar, tentu itu yang akan dikejar. Dan kita tahu sendiri, dana negara yang berputar di program MBG ini nilainya sangat besar,” ujarnya di Komplek Senayan di Jakarta, dikutip Selasa 19 Mei 2026.
Selain itu, Yoyok juga menyoroti masih dominannya penggunaan produk pabrikan dalam pelaksanaan program MBG. Kondisi tersebut dinilai membuat manfaat perputaran anggaran negara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil maupun pelaku usaha lokal. Ia memandang, ruang partisipasi UMKM masih belum optimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan penunjang program tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu membentuk satu divisi atau deputi khusus yang secara spesifik bertugas memastikan keterlibatan UMKM dalam program MBG berjalan maksimal. Deputi tersebut, kata dia, harus mampu mengorkestrasi masuknya UMKM ke seluruh rantai pasok, termasuk dalam penyediaan kebutuhan sederhana sekalipun.
Ia mencontohkan masih digunakannya produk impor untuk kebutuhan dasar seperti ompreng atau wadah makanan. Situasi tersebut dinilai ironis mengingat produk serupa sejatinya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM dalam negeri dengan kualitas yang kompetitif.
Lebih jauh, Yoyok menilai pembentukan deputi khusus itu penting agar manfaat ekonomi dari program MBG tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Program yang dibiayai negara, menurutnya, harus benar-benar menghadirkan efek multiplikasi ekonomi yang merata bagi masyarakat luas sesuai arahan Presiden.
“Bentuk satu deputi khusus yang mengurusi MBG. Arahkan UMKM masuk ke sana semuanya. Jangan sampai yang menikmati manfaat ekonomi hanya kelompok tertentu saja. Ini uang negara, dan arahan Presiden jelas, alirkan manfaatnya kepada rakyat,” tegasnya.(*)
