KABARBURSA.COM – Program pemerintah hampir selalu lahir dengan niat baik. Tujuannya bisa saja mulai dari mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, memperkuat desa, hingga memperbaiki kualitas pendidikan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit program yang justru berubah menjadi ladang korupsi dan perburuan rente bagi kelompok tertentu.
Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, menilai fenomena tersebut bukan persoalan baru. Menurutnya, banyak kebijakan yang awalnya dirancang untuk kepentingan rakyat justru berakhir menjadi sumber keuntungan bagi segelintir elite yang dekat dengan pusat kekuasaan.
"Selalu ada cerita kebijakan dan program yang mulia dari pemimpin untuk rakyat menjadi ladang perburuan rente ekonomi, yang menghalangi suatu negara menjadi makmur," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya kepada KabarBursa.com, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menyebut paradoks pembangunan terjadi ketika kemakmuran memang tercipta, tetapi manfaatnya hanya dinikmati kelompok kecil. Sementara masyarakat luas yang menjadi target utama program justru tidak memperoleh hasil yang sebanding.
Menurut Didik, persoalan bermula ketika negara menguasai sumber daya ekonomi dalam skala besar. Dalam kondisi tersebut, kebijakan publik berubah menjadi objek perebutan berbagai kelompok kepentingan yang ingin mendapatkan keuntungan melalui akses kekuasaan.
"Tidak hanya di Indonesia, banyak program dan kebijakan yang mulia untuk rakyat berubah menjadi ladang pertumbuhan rente ekonomi di tengah politik kekuasaan," kata ekonom asal Madura, Jawa Timur ini.
Didik mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, yang menjelaskan bahwa di sekitar presiden selalu muncul kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha mendapatkan keuntungan bukan melalui produktivitas, inovasi, atau kerja keras, melainkan melalui kedekatan dengan pengambil keputusan.
Menurutnya, di titik inilah kebijakan publik mulai kehilangan arah. Program yang semestinya mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi berubah menjadi instrumen pembagian keuntungan bagi kelompok tertentu.
"Kebijakan dan program biasanya akan gagal karena masuk ke dalam struktur kekuasaan dengan menciptakan insentif rente, bukan insentif produksi," ujar Didik.
Fenomena tersebut dikenal dalam teori distributional coalition atau koalisi distribusional yang diperkenalkan Olson. Dalam teori itu, kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi mampu memengaruhi kebijakan negara demi keuntungan mereka sendiri.
Kelompok tersebut bisa berbentuk lobi informal, asosiasi bisnis, organisasi perdagangan, hingga elite serikat pekerja. Mereka, kata Didik, terus mencari perlindungan khusus, hak istimewa, serta akses terhadap sumber daya negara.
Dampaknya tidak berhenti pada praktik kolusi semata. Ketika hubungan antara pengusaha, pelobi, dan kekuasaan berlangsung secara tertutup, ekonomi menjadi kurang fleksibel, efisiensi menurun, dan inovasi ikut terhambat.
"Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas. Sementara itu, kepentingan masyarakat umum diabaikan," katanya.
Didik menilai perubahan program yang awalnya baik menjadi sumber rente biasanya diawali oleh sentralisasi kekuasaan. Situasi itu kemudian diperparah oleh melemahnya pengawasan, minimnya mekanisme check and balances, masuknya broker politik, hingga normalisasi praktik korupsi dan perburuan rente.
Karena itu, ia menegaskan solusi tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat atau memenjarakan pelaku korupsi. Yang lebih penting adalah membangun institusi yang mampu menutup ruang rente sejak awal.
"Solusi utama bukan sekadar mengganti dan memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dilakukan, dan akuntabilitas menjadi budaya," ujar Didik.
Bagi Didik, selama struktur kelembagaan masih memberi ruang bagi kelompok kepentingan untuk memburu keuntungan melalui akses kekuasaan, program-program yang dirancang atas nama rakyat akan selalu berisiko berubah menjadi bancakan elite.(*)
