KABARBURSA.COM — Gangguan jalur pelayaran global akibat konflik geopolitik mulai memicu risiko kenaikan harga barang di Indonesia, seiring meningkatnya biaya angkut, premi asuransi, serta potensi keterlambatan pasokan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, dampak gangguan tersebut dapat cepat merambat ke dalam negeri melalui jalur perdagangan dan aktivitas industri.
“Bila jalur pelayaran global terganggu akibat konflik, dampaknya ke Indonesia bisa cepat terasa pada perdagangan dan aktivitas industri melalui kenaikan biaya angkut, premi asuransi, serta keterlambatan pasokan,” ujar Josua kepada KabarBursa.com, Selasa, 17 Maret 2026.
Menurutnya, perkembangan terbaru menunjukkan sejumlah perusahaan pelayaran mulai menghindari kawasan Teluk Persia. Operasi pelabuhan utama di Dubai sempat ditangguhkan, sementara pelayaran minyak dan gas di Selat Hormuz dilaporkan tertahan.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko keterlambatan distribusi serta mendorong kenaikan ongkos logistik, meskipun tidak ada penutupan jalur secara resmi.
“Pada kondisi seperti ini, industri dalam negeri berisiko menghadapi keterlambatan bahan baku, komponen, dan barang modal, sehingga biaya persediaan naik dan jadwal produksi terganggu, terutama bagi sektor yang mengandalkan pasokan tepat waktu,” kata Josua.
Ia menambahkan, pengalihan arus perdagangan ke jalur alternatif tidak serta-merta menyelesaikan persoalan.
“Bahkan jika sebagian arus dagang dialihkan, kapasitas jalur pengganti terbatas dan beban biaya cenderung menetap lebih lama, sehingga tekanan ke harga barang dan biaya produksi bisa bertahan,” ujarnya.
Tekanan tersebut juga diperkuat oleh kenaikan harga energi global. Pada perdagangan 17 Maret 2026, harga minyak Brent tercatat di kisaran USD102,78 per barel, sementara WTI berada di sekitar USD96,01 per barel.
Kenaikan harga minyak mendorong biaya operasional transportasi dan distribusi, yang kemudian berpotensi diteruskan ke harga barang di tingkat konsumen.
Sektor transportasi menjadi salah satu kanal utama transmisi tekanan tersebut ke inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok transportasi secara konsisten memberikan andil terhadap inflasi, terutama saat terjadi perubahan harga bahan bakar dan tarif angkutan.(*)
