KABARBURSA.COM - Bank Dunia memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melandai ke level 5 persen pada 2026. Perlambatan tersebut diperkirakan terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal negara akibat ekspansi belanja pemerintah yang masif serta membengkaknya kebutuhan subsidi energi menyusul lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan di Iran.
Angka proyeksi itu berada di bawah sasaran pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah, yakni dalam rentang 5,4 persen hingga 6 persen.
Sepanjang tahun berjalan, perekonomian Indonesia menghadapi derasnya arus keluar modal asing. Fenomena tersebut memberi tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah hingga sempat menyentuh titik terlemahnya, sekaligus menyeret pasar saham ke zona koreksi lebih dari 30 persen. Kekhawatiran investor terhadap agenda belanja ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan meningkatnya kewajiban subsidi bahan bakar menjadi faktor utama yang membayangi sentimen pasar.
Dalam penilaiannya, Bank Dunia menyebut proyeksi pertumbuhan pada 2026 lebih banyak ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal pertama yang melampaui ekspektasi serta percepatan realisasi belanja pemerintah pada awal tahun. Dengan kata lain, penguatan tersebut belum sepenuhnya berasal dari perbaikan kondisi eksternal maupun meredanya berbagai risiko ekonomi global.
Lembaga keuangan internasional itu menilai keberlangsungan momentum pertumbuhan sangat bergantung pada kemampuan stimulus fiskal dalam menggerakkan konsumsi domestik. Namun di balik manfaat jangka pendeknya, pendekatan tersebut menyimpan konsekuensi karena ruang gerak fiskal pemerintah semakin menyempit.
Bank Dunia juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak terhadap anggaran negara. Biaya subsidi dan kompensasi energi meningkat tajam, sementara pelemahan rupiah memperberat kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang sebagian besar berdenominasi valuta asing.
Sebagai langkah untuk meredam tekanan terhadap APBN, Bank Dunia merekomendasikan penyesuaian subsidi bahan bakar secara bertahap. Selama ini pemerintah mempertahankan harga BBM melalui dukungan anggaran negara guna menjaga daya beli masyarakat. Pada awal pekan ini, pemerintah menaikkan harga dua jenis bensin yang banyak digunakan masyarakat sebesar 32 persen. Langkah tersebut dipandang sejumlah analis sebagai indikasi awal perubahan arah kebijakan subsidi energi.
Dalam laporan yang sama, Bank Dunia menggarisbawahi bahwa skema subsidi energi yang bersifat menyeluruh cenderung memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok berpendapatan tinggi dibandingkan rumah tangga rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama program perlindungan sosial.
Meskipun demikian, kebijakan kenaikan harga bahan bakar tetap menjadi isu yang sarat sensitivitas politik. Dalam berbagai kesempatan, langkah serupa kerap memantik gelombang protes dan penolakan dari masyarakat.
Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi secara lebih komprehensif. Dukungan anggaran dapat dialihkan menuju program yang lebih terarah, seperti bantuan tunai bagi 40 persen rumah tangga termiskin. Pada saat yang sama, efisiensi anggaran yang dihasilkan berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendukung investasi jangka panjang yang lebih produktif bagi perekonomian nasional.(*)
