KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa persoalan daya saing industri tekstil nasional tidak semata-mata berkutat pada ketersediaan sumber daya manusia terampil. Lebih dari itu, sektor industri masih dibayangi beragam hambatan struktural yang membuat iklim usaha belum sepenuhnya kondusif.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga menerima berbagai aspirasi serta keluhan dari pelaku industri tekstil. Evita mengungkapkan, persoalan yang disampaikan mayoritas masih berkutat pada problem klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari birokrasi perizinan yang dinilai berbelit, proses AMDAL yang memakan waktu panjang, hingga tingginya biaya energi serta distribusi gas industri yang belum merata.
“Dari kalangan industri sendiri kita mendengar begitu banyak harapan. Namun tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi yang berkaitan dengan sektor industri, keluhannya tetap itu-itu saja, terutama soal perizinan yang rumit,” ujar Evita dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Sabtu 23 Mei 2026.
Ia menilai proses perizinan yang panjang dan tidak efisien berpotensi menjadi batu sandungan bagi arus investasi. Menurutnya, meskipun pemerintah telah mendorong sistem perizinan terintegrasi, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya berjalan efektif karena pelaku usaha tetap harus melewati banyak tahapan administratif.
“Kalau prosesnya tetap rumit dan membutuhkan waktu panjang, investor tentu bisa memilih hengkang. Ini menjadi tantangan besar bagi kita untuk segera melakukan pembenahan,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain persoalan birokrasi, Evita turut menyoroti tingginya biaya energi yang hingga kini masih menjadi beban laten bagi industri tekstil nasional. Tarif listrik dan harga gas yang mahal, kata dia, menjadi faktor yang cukup memengaruhi daya saing industri di tengah ketatnya persaingan global.
Ia bahkan mengungkap adanya keluhan terkait disparitas harga gas antara perusahaan yang berada di kawasan industri dan perusahaan di luar kawasan industri.
“Masalahnya masih sama, mulai dari tarif listrik tinggi, harga gas mahal, sampai distribusi gas yang belum merata. Bahkan ada perusahaan di kawasan industri yang justru membayar harga gas lebih mahal dibanding perusahaan di luar kawasan industri,” ungkapnya.
Evita juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, disharmoni aturan kerap memunculkan kebingungan di kalangan pelaku industri sehingga harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak agar dunia usaha memiliki kepastian dalam bergerak.
“Di pusat aturannya A, tetapi di daerah bisa menjadi B. Teman-teman industri akhirnya kebingungan. Seharusnya ada sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah,” jelasnya.
Ia memastikan berbagai temuan dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah, terutama dengan Kementerian Perindustrian.
Evita berharap pembenahan pendidikan vokasi, reformasi regulasi, serta penguatan iklim investasi dapat berjalan simultan demi meningkatkan daya saing industri tekstil nasional di tengah dinamika ekonomi global.(*)
