KABARBURSA.COM - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan urgensi percepatan agenda efisiensi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), terutama pada lini pembangkitan energi. Penegasan itu disampaikan selepas agenda pertemuan antara BAKN DPR RI dan jajaran PLN Group di Denpasar.
BAKN memandang masih terdapat ruang inefisiensi yang cukup signifikan pada sejumlah pembangkit yang hingga kini bertumpu pada bahan bakar minyak (BBM), sementara harga energi global terus bergerak menanjak. Dalam konteks tersebut, percepatan migrasi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih hemat dan adaptif—khususnya gas—dinilai sebagai langkah strategis yang tak lagi bisa ditunda.
“Fokus BAKN kali ini adalah menyoroti temuan inefisiensi pada sektor pembangkit PLN. Dengan tren kenaikan harga BBM seperti sekarang, PLN perlu segera menuntaskan proses penggantian pembangkit yang masih memakai bahan bakar minyak, terutama pembangkit diesel,” ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia turut menyinggung persoalan pasokan gas di sejumlah daerah, termasuk Bali, yang hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan. Persoalan itu, menurutnya, bukan semata bersifat teknis. Terdapat pula aspek regulasi dan kebijakan yang ikut memperlambat realisasi program efisiensi. Karena itu, dibutuhkan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga agar proses penyelesaiannya berjalan lebih akseleratif.
“Karena itu kami meminta PLN menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Bukan hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang menjadi batu sandungan dalam penyelesaian proyek,” lanjutnya.
Lebih jauh, BAKN juga menyoroti pentingnya penyusunan roadmap yang terukur dalam implementasi efisiensi energi nasional. Peta jalan tersebut dinilai harus memuat tahapan yang jelas, termasuk strategi penghentian bertahap pembangkit berbasis BBM. Kejelasan target dan tenggat waktu dianggap vital demi memastikan agenda transformasi energi berjalan konsisten sesuai desain kebijakan.
Di sisi lain, perhatian turut diarahkan pada skema subsidi dan kompensasi energi yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, khususnya terkait validitas data penerima subsidi listrik. Saat ini, proses penyesuaian dan verifikasi data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih berlangsung dan diharapkan mampu menopang distribusi subsidi yang lebih presisi serta tepat sasaran.
Sebagai langkah lanjutan, BAKN berkomitmen mendorong koordinasi lintas sektor guna memetakan sekaligus mengurai beragam hambatan, baik yang bersifat teknokratis maupun yang berkaitan dengan kebijakan strategis.
“Rekomendasi kami sangat tegas, yakni agar PLN menyampaikan kepada BAKN seluruh hambatan dalam penyelesaian program efisiensi, bukan hanya yang bersifat teknis, tetapi juga yang terkait dengan kebijakan,” pungkasnya.(*)
