KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, menekankan pentingnya pemerintah segera merumuskan langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus ditanggapi secara serius. Dampaknya terhadap APBN, khususnya beban subsidi energi, tidak bisa diabaikan, kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menyoroti ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah antara AS-Israel dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia sejak Minggu 8 Maret 2026. Di saat bersamaan, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS, yang mendorong nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan.
Penguatan dolar AS secara langsung menambah beban utang luar negeri Indonesia dalam rupiah. Dengan kata lain, kewajiban pembayaran pemerintah membesar saat dikonversi ke rupiah, ujarnya.
Sarmuji mengimbau Kementerian Keuangan untuk segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal jika kondisi global terus berlanjut. Ia menekankan, langkah antisipatif perlu dilakukan dengan transparansi dan koordinasi yang erat mengingat dampaknya luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Situasi seperti ini menuntut koordinasi yang solid dan komunikasi terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang tengah disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR akan terus memantau perkembangan global yang berpotensi memengaruhi perekonomian domestik. Menurut Sarmuji, kesiapan pemerintah dalam membaca risiko menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, langkah antisipatif harus segera dijalankan,” tegasnya.(*)
