KABARBURSA.COM - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax hingga menyentuh Rp16.250 per liter dinilai menjadi alarm keras yang membunyikan fakta rapuhnya sistem ketahanan energi nasional.
Ketergantungan akut Indonesia pada energi fosil yang dikombinasikan dengan anjloknya produksi minyak domestik di tengah lonjakan kebutuhan, membuat harga energi dalam negeri terus terdikte oleh gejolak eksternal.
Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menegaskan bahwa tingginya sensitivitas harga BBM nasional bersumber dari ketergantungan luar negeri terhadap minyak mentah dan bahan bakar.
Setiap kali konflik geopolitik global meletus atau nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah, konsumen dalam negeri langsung menanggung dampaknya.
Agung menyebut, catatan sejarah menunjukkan pola berulang ini, pada krisis finansial 2008 saat minyak global menyentuh US145 per barel, harga BBM nonsubsidi melonjak ke Rp12.000 per liter.
Tren berlanjut saat konflik Rusia-Ukraina memanas pada 2022 yang mengerek harga ke level Rp13.000 per liter seiring harga minyak dunia mencapai US140 per barel.
Kini, kata dia, eskalasi konflik antara AS-Iran yang sempat melambungkan harga minyak ke USD126 per barel, memaksa Pertamina mengerek Pertamax ke rekor baru Rp16.250 per liter.
“Kondisi ini menunjukkan persoalan utama tidak hanya melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, melainkan bukti bahwa struktur sistem energi di dalam negeri yang masih mengandalkan energi fosil selalu terdampak jika ada gejolak global. Masyarakat akan terus menghadapi risiko kenaikan harga BBM setiap kali gejolak global terjadi, kecuali pemerintah serius untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan diversifikasi energi terbarukan,” ujar Agung dalam keterangannya, dikutip Senin, 15 Juni 2026.
Guna memitigasi risiko tersebut, CERAH mendesak pemerintah memperkuat komitmen transisi energi melalui percepatan infrastruktur energi bersih dan elektrifikasi total di sektor transportasi. Namun, langkah ini dinilai membentur inkonsistensi kebijakan di lapangan, terutama terkait program adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Manager Program & Policy CERAH, Wicaksono Gitawan, mengkritik keras keputusan pemerintah yang menunda pemberian insentif kendaraan listrik untuk kuota 200 ribu unit, yang terbagi masing-masing 100 ribu unit untuk mobil dan motor listrik.
“Harusnya insentif ini dimulai awal Juni tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa memulainya dengan fokus memberikan insentif ke EV motor dahulu agar dapat lebih mudah diadopsi oleh kalangan menengah, karena untuk mobil harganya masih relatif cukup tinggi untuk masyarakat,” ungkap Wicaksono.
Kritik tajam juga mengarah pada lambatnya pertumbuhan kapasitas energi terbarukan nasional. Dimana Kementerian ESDM melaporkan realisasi bauran energi terbarukan per Kuartal I-2026 baru mencapai 18,3 persen.
Meski naik tipis dari posisi akhir tahun lalu sebesar 15,75 persen, Wicaksono menilai angka ini masih terlampau jauh untuk mengejar target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang membidik bauran energi bersih 100 persen pada tahun 2035.
Lebih lanjut, CERAH membongkar bahwa kenaikan bauran sekitar 2,5 persen tersebut bersifat semu karena pemerintah masih memasukkan unsur biomassa dan biodiesel ke dalam kalkulasi.
Strategi mencampur biomassa pada PLTU (co-firing) serta biodiesel pada solar dinilai tidak menyelesaikan akar masalah. Selain berisiko memicu deforestasi hutan, metode ini justru memperpanjang masa pakai dan ketergantungan Indonesia pada energi kotor.
Pemerintah dituntut mengalihkan fokus pada eksekusi riil energi terbarukan murni, salah satunya dengan merealisasikan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo.
“Pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong energi terbarukan, salah satunya dengan merealisasikan rencana PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo. Kementerian ESDM baru saja membuka diskusi untuk mengembangkan 17 GW sebagai pilot project sebagai bagian dari 100 GW, rencana ini perlu dipastikan harus benar-benar berjalan,” tegas Agung.(*)
