KABARBURSA.COM — Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memperingatkan pemerintah perihal risiko pembengkakan defisit anggaran yang berpotensi menyentuh angka Rp1.000 triliun. JK mendesak pemerintah segera mengerem pengeluaran non-produktif guna menghindari krisis fiskal yang fatal akibat beban utang.
Menurut JK, akar persoalan ekonomi nasional saat ini sangat mendasar, yakni ketidakseimbangan antara pendapatan negara yang stagnan dengan belanja yang terus meroket. Jika grafik pengeluaran ini tidak ditekan, negara akan mengalami kesulitan likuiditas yang parah.
"Negeri ini masalahnya sederhana, pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Kalau defisit bisa mencapai Rp1.000 triliun, itu agak sulit dibayar, utang banyak. Anggaran itu (awalnya) 600, tapi dengan penerimaan yang turun, maka bisa Rp1.000 triliun. Itulah asal krisisnya di sini," ujar JK dalam seminar publik terkait kebijakan ekonomi dan menejemen krisis di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
JK menganalisis penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, cenderung mendatar (flat). Hal ini terjadi karena setoran pajak berbanding lurus dengan aktivitas ekonomi riil yang saat ini sedang melambat.
Sebaliknya, kurva belanja negara justru melonjak tajam. JK menyoroti anomali anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat besar di tengah kondisi negara yang sedang tidak berada dalam situasi konflik bersenjata.
"Pendapatan pajak dan lain sebagainya cenderung flat saja, tidak naik, karena pajak itu dari ekonomi yang berjalan. Tapi pengeluaran, karena terlalu banyak proyek biasa, ditambah ini (belanja) perang, alutsista banyak belanja barang sepertinya kita mau perang, maka pengeluarannya begini (naik)," urai JK secara analitis sembari menggambarkan grafik fiskal.
Guna menyelamatkan pos fiskal, JK mengapresiasi langkah Presiden yang mulai melunakkan ego politik dengan memotong sejumlah proyek mercusuar setelah menerima gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan akademisi.
Ia mencontohkan alokasi program makan gratis yang menyedot anggaran hingga Rp300 triliun—menjadikannya proyek terbesar di Indonesia, melampaui total anggaran pendidikan nasional—yang kini mulai dikaji untuk dikurangi jalurnya.
Langkah pemangkasan anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah mulai realistis menghadapi tekanan pasar.
"Pengeluaran yang tidak perlu dipotong. Kayak IKN kan sudah dipotong, bagus itu. Pemerintah sudah tingkat frustrasi, harus ditekan dulu, kasih kilo proyek dulu. Pengeluaran yang tidak produktif secara langsung kayak makan gratis, kemarin alhamdulillah Pak Presiden menyadari. Mahasiswa dan akademisi sudah protes, bahkan kurangi biaya di situ," tegas JK.
Sebagai jalan keluar, JK menegaskan bahwa pemerintah tidak punya pilihan selain menurunkan kurva pengeluaran dan menggenjot pendapatan dari sektor komoditas strategis. Langkah pengetatan ekspor batu bara dan pembenahan tata kelola pajak tambang dinilai mampu menjadi penyelamat jangka pendek.
"Dinaikkan (penerimaan) kemarin dengan ekspor batu bara, dan alhamdulillah ada beberapa ekspor yang pajaknya naik. Itu salah satu cara. Selama ini ditipu-tipu oleh beberapa pengusaha yang bergerak di bidang itu," ungkap JK blak-blakan.
Di sisi lain, JK mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar (PR) untuk menjinakkan bom waktu di sektor energi, khususnya subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus membengkak dan menguras devisa.
"Subsidi, ini sialnya semua ini yang betul-betul meledak ini LPG. Jadi kalau mengatasi itu, makanya ini (pengeluaran) diturunkan. Kalau ini naik, (pengeluaran) turun, sudah mulai aman negerinya. Sederhana saja sebenarnya masalah negeri ini," kata JK.(*)
