KABARBURSA.COM – JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ketahanan ekonomi energi terbaik kedua di dunia dalam menghadapi guncangan energi global 2026. Penilaian ini tertuang dalam laporan Eye on the Market yang dirilis pada Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hasil tersebut mencerminkan arah kebijakan energi nasional yang dijalankan secara konsisten.
“Ini bukan sekadar apresiasi, tetapi validasi atas kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan energi domestik dan transisi energi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip, Sabtu, 25 April 2026.
Dalam laporan tersebut, JP Morgan menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi global. Penilaian menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit yang mencerminkan kontribusi energi domestik terhadap kebutuhan energi nasional.
Indonesia mencatat skor insulation factor sebesar 77 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di bawah Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dengan 79 persen, serta di atas Tiongkok 76 persen dan Amerika Serikat 70 persen.
Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh dominasi sumber energi domestik. Produksi batu bara menyumbang sekitar 48 persen dari konsumsi energi nasional, diikuti gas bumi domestik sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.
JP Morgan juga mengelompokkan Indonesia bersama sejumlah negara seperti Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang diuntungkan dari ketersediaan batu bara domestik selama periode gejolak energi global.
Selain itu, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi energi global dinilai relatif rendah. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi nasional.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan beberapa negara Asia Timur. Korea Selatan tercatat memiliki ketergantungan sebesar 33 persen, sementara Taiwan dan Thailand masing-masing 27 persen serta Singapura 26 persen.
Sebaliknya, laporan tersebut menempatkan sejumlah negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai pihak yang lebih rentan terhadap guncangan energi akibat tingginya ketergantungan impor.
Airlangga mengatakan posisi Indonesia saat ini memberikan ruang yang lebih stabil bagi pengelolaan fiskal. “Di tengah volatilitas harga energi global, kondisi ini membantu menjaga APBN tetap terkendali serta melindungi daya beli masyarakat dan aktivitas usaha,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap memperkuat kebijakan ketahanan energi ke depan. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain peningkatan produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca energi serta memperkuat penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan sesuai rencana nasional. Langkah lain mencakup perluasan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai serta diversifikasi sumber pasokan energi.
Koordinasi kebijakan energi dan fiskal akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan ketahanan energi yang ada dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi dan dunia usaha.(*)
