KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD akan memperkokoh tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas regulasi, dan mendorong daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan. Langkah ini diyakini akan membuka ruang investasi yang lebih luas sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik.
Dalam pertemuan yang berlangsung intens, Airlangga menyampaikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Inggris atas dukungan berkelanjutan mereka dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Boston Consulting Group (BCG), yang secara teknis mendampingi Tim Nasional untuk mempercepat proses aksesi tersebut.
“Melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, Indonesia optimis dapat mempercepat aksesi OECD, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga dalam pernyataannya, Jakarta, Rabu 21 Januari 2025.
Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menilai momentum pertemuan ini memiliki arti strategis. Kedua negara telah menyepakati United Kingdom-Indonesia Strategic Partnership, yang menjadi pijakan kuat dalam memperdalam kerja sama bilateral. Pada hari yang sama, Airlangga dijadwalkan menandatangani Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi.
Dari kalangan dunia usaha, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa skala ekonomi Indonesia yang besar memerlukan dukungan kuat agar mampu tumbuh lebih tinggi. Salah satu langkah krusial, menurutnya, adalah aksesi Indonesia ke OECD. Pandangan senada juga disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, yang menegaskan dukungan penuh sektor swasta dalam mempercepat aksesi tersebut.
Pada sesi panel, Global Expert on Geopolitics and Trade, Tim Figures, memaparkan pengalaman sejumlah negara yang berhasil keluar dari middle income trap setelah menjadi anggota OECD. Menurutnya, komitmen pada standar internasional mendorong reformasi kebijakan yang berkelanjutan dan meningkatkan kredibilitas ekonomi di mata investor global.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan kembali peran vital sektor swasta. Ia menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha mengenai arti strategis aksesi OECD, serta implikasi positifnya terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan ini sekaligus menandai official kick-off keterlibatan sektor swasta dalam mendukung aksesi Indonesia ke OECD, dengan dukungan UK FCDO dan Growth Gateway Programme. Inisiatif ini diharapkan menjadi platform strategis yang memperkuat dialog, memperluas kolaborasi, dan menegaskan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan aksesi yang sukses.(*)
