KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah yang menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, usai maraknya kasus keracunan massal terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kejadian ini harus dijadikan momentum memperkuat sistem yang lebih kokoh dan akuntabel. “Penutupan dapur bermasalah memang langkah tepat, tetapi itu bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan sejak hulu,” ujar Edy dalam keterangannya, Senin, 29 September 2025.
Edy menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG. Ia menilai SLHS sebagai standar mutlak untuk mencegah insiden keamanan pangan. “Tanpa standar dasar ini, risiko keracunan akan terus menghantui penerima manfaat MBG,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti bahwa pengawasan tidak boleh sebatas pada perizinan. Pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat harus berada dalam kendali penuh. “Seluruh rantai proses, dari dapur hingga ke tangan penerima MBG, wajib diawasi ketat,” tambahnya.
Ia menilai pengawasan tersebut dapat terlaksana bila Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan dinas kesehatan bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Puskesmas dan dinkes memiliki infrastruktur yang sudah mapan di daerah. Tinggal dimaksimalkan untuk mengawal keamanan pangan MBG,” pungkas Edy.(*)
