KABARBURSA.COM – Kementerian Koperasi mulai membangun model ekonomi desa terintegrasi melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pembangunan ini mencakup gerai, gudang, sistem sumber daya manusia, hingga sistem informasi manajemen untuk mendukung operasional koperasi di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)” yang digelar Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Rakornas itu melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam proses operasionalisasi program KDKMP.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembentukan badan hukum koperasi, tetapi juga menyiapkan sistem operasional yang akan menopang aktivitas KDKMP ke depan.
Menurut Ferry, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum operasionalisasi KDKMP. Draft aturan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
“Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Mei 2026.
Ferry menjelaskan pembangunan KDKMP terus berjalan di berbagai daerah. Hingga Rabu, 13 Mei 2026, tercatat sebanyak 37.327 unit KDKMP telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 unit telah selesai 100 persen untuk pembangunan gerai, gudang, dan sarana perlengkapan lainnya.
Tahap pertama operasionalisasi KDKMP akan dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 1.061 unit koperasi. Simbolisasi peresmian dijadwalkan berlangsung di wilayah Nganjuk, Jawa Timur.
Menkop Ferry menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari pembangunan fisik maupun pembentukan badan hukum koperasi.
“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan dapat menjadi simpul perekonomian di desa dan kelurahan serta memperkuat peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, proses operasionalisasi koperasi membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar sistem yang dibangun dapat berjalan secara terpadu.
“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujarnya.(*)
