KABARBURSA.COM - Pemerintah menyatakan akan memperkuat peran daerah sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan pertumbuhan dari sektor nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih efektif dan produktif.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, ia menyampaikan pemerintah memberikan perhatian besar pada penguatan ekonomi daerah agar pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata.
Purbaya mengungkapkan bahwa alokasi fiskal untuk daerah pada tahun depan diperkirakan meningkat. Saat ini pemerintah menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp90 triliun, menyesuaikan dengan kondisi APBN dan tetap menjaga disiplin fiskal.
"Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent," ujar dia dalam keterangannya, Senin, 22 Juni 2026.
Purbaya menjelaskan, strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Melalui skema tersebut, kata Purbaya, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.
"Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan," ujar dia.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
"Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati enam persen atau bahkan lebih," tuturnya.
Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi transfer ke daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Purbaya, dengan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat, pembangunan dapat berlangsung lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pada akhirnya, penguatan ekonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
"Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan prudent, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat," pungkas Purbaya. (*)
