KABARBURSA.COM — Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran baru di sektor domestik. Kenaikan tajam ini diproyeksikan langsung menggerus daya beli kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi nasional.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lompatan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan lonjakan yang sangat masif bagi pengeluaran rumah tangga. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan dampak ini hanya dengan dalih bahwa Pertamax adalah komoditas komersial.
"Kenaikan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berarti kenaikan sekitar 32 persen. Bagi keluarga yang menggunakan 30 liter per minggu, tambahan biaya bisa mendekati Rp474 ribu per bulan. Bagi rumah tangga kelas menengah bawah, angka itu tidak kecil. Itu bisa setara biaya listrik, iuran sekolah tambahan, paket internet keluarga, atau sebagian belanja dapur," ujar Achmad dalam analisisnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Achmad mengkritik keras cara pandang pemerintah yang menggeneralisasi seluruh konsumen Pertamax sebagai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Faktanya, struktur konsumen BBM nonsubsidi di lapangan sangat heterogen dan didominasi oleh pekerja produktif.
"Pemerintah mungkin mengatakan Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga penggunanya dianggap mampu. Cara berpikir seperti ini terlalu kasar. Tidak semua pengguna Pertamax adalah orang kaya," cetusnya.
Ia membeberkan banyak pemilik sepeda motor dan mobil berkapasitas mesin kecil memilih Pertamax murni demi menjaga keawetan mesin, efisiensi jarak tempuh, hingga faktor kepraktisan untuk menghindari antrean panjang Pertalite di SPBU.
"Banyak pekerja komuter, guru, pegawai swasta, pekerja lapangan, dan pelaku UMKM kecil yang menggunakan kendaraan pribadi bukan untuk gaya hidup, tetapi karena transportasi publik belum memadai," tambah Achmad secara aktif.
Sebagai komoditas strategis, BBM bertindak sebagai komponen biaya jangkar (anchor cost) dalam seluruh lini usaha. Achmad menganalisis bahwa kenaikan Pertamax akan langsung mengerek biaya logistik, ongkos distribusi pelaku UMKM, hingga biaya transportasi harian pekerja.
Kondisi ini kian rumit karena kenaikan harga BBM komersial selalu memicu efek psikologis pasar (multiplier effect). Pedagang di pasar riil hingga penyedia jasa harian cenderung ikut menaikkan tarif guna mengantisipasi pembengkakan biaya operasional mereka sendiri.
"BBM bukan barang biasa, ia adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang naik bukan hanya ongkos mengisi tangki. Efeknya bisa menyebar ke harga makanan, jasa, dan kebutuhan harian. Kelas menengah lalu menghadapi tekanan ganda: pendapatan tetap, harga naik, dan cicilan berpotensi naik," urai Achmad.
Ia menyayangkan adanya anggapan remeh bahwa penyesuaian Pertamax tidak akan menimbulkan inflasi berarti karena posisi Pertalite yang ditahan tetap murah.
Dalam ekosistem ekonomi perkotaan, kata dia, sekat pembatas antara komoditas subsidi dan non-subsidi sangat tipis dalam memengaruhi ekspektasi inflasi.
"Ketika Pertamax naik tajam, ekspektasi harga ikut bergerak. Pedagang, pengemudi, penyedia jasa, dan distributor mulai menyesuaikan perhitungan. Pada titik ini, beban kelas menengah tidak hanya berasal dari pom bensin, tetapi juga dari warung, pasar, sekolah, bengkel, dan layanan harian," katanya.(*)
