KABARBURSA.COM — Lonjakan kejahatan penipuan digital di Indonesia makin mengkhawatirkan. Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai kasus ini sudah bukan lagi sekadar kriminal biasa, melainkan ancaman serius bagi ekonomi rumah tangga dan kepercayaan publik.
Kerugian akibat scam tercatat mencapai Rp9,1 triliun. Setiap hari, sekitar 1.000 pengaduan masuk, menunjukkan skala masalah yang kian meluas dan sistematis.
Korban datang dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, pegawai, pedagang kecil, hingga anak muda. Modus yang digunakan pun terus berkembang, dari penyamaran sebagai bank, tautan palsu, investasi bodong, hingga pembajakan akun dan aplikasi berbahaya.
Amin menilai kejahatan ini tidak hanya mengandalkan celah teknologi, tetapi juga memainkan sisi psikologis korban. “Kejahatan ini memanfaatkan dua sisi psikologis manusia: rasa takut dan keinginan mendapat keuntungan cepat,” kata Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 21 April 2026.
Menurutnya, pendekatan penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Negara perlu membangun sistem perlindungan digital yang lebih kuat dan responsif.
Ia pun mendorong sejumlah langkah konkret. Salah satunya, setiap aplikasi perbankan dan dompet digital wajib memiliki fitur darurat untuk menghentikan transaksi ketika pengguna merasa menjadi korban penipuan.
Selain itu, koordinasi antar lembaga keuangan juga dinilai perlu diperkuat. Sistem pembekuan rekening lintas bank secara real time menjadi penting mengingat dana hasil penipuan bisa berpindah dalam hitungan menit.
Peran platform digital juga disorot. Marketplace, media sosial, hingga operator seluler diminta tidak lepas tangan terhadap maraknya akun dan iklan penipuan yang beredar.
Di sisi lain, pengawasan identitas juga perlu diperketat. Registrasi SIM card dan pembukaan rekening baru didorong menggunakan verifikasi biometrik untuk menekan penggunaan identitas palsu.
Amin juga menekankan pentingnya edukasi publik. Kampanye literasi digital perlu digencarkan agar masyarakat lebih waspada sebelum melakukan transaksi. “Pelajarannya jelas, bahwa kunci keberhasilan ada pada kecepatan, kolaborasi, dan teknologi,” katanya.
Ia mencontohkan negara seperti Singapura dan Australia yang berhasil menekan kasus scam melalui sistem terintegrasi antara bank, regulator, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, Indonesia perlu segera mengadopsi pendekatan serupa, termasuk dengan membentuk satuan tugas nasional anti-scam yang terkoordinasi.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak scam tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan dan ekosistem digital. “Jangan sampai rakyat didorong masuk era digital, tetapi dibiarkan sendirian menghadapi penjahat digital,” ujarnya.
Dalam kondisi ini, peran negara dinilai krusial. Respons yang cepat, tegas, dan terkoordinasi menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks.(*)
